BGN Minta Tambahan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Rp 118 Triliun, Komisi IX Syaratkan Perbaikan Gizi

IVOOX.id – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menanggapi usulan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026. Ia memperingatkan bahwa anggaran jumbo ini berpotensi menjadi pemborosan jika hanya digunakan untuk membagikan makanan tanpa menyentuh akar permasalahan gizi di masyarakat.

“Jika hanya untuk membagi makanan, tanpa memperbaiki pendidikan gizi sejak dini, akses pangan sehat di daerah, serta rendahnya literasi nutrisi di sekolah, maka program ini akan sia-sia,” ujar politisi Partai Golkar itu, Senin (14/7/2025), mengutip keterangan resmi DPR.

Sebagai informasi, Kepala BGN Dadan Hindayana sebelumnya menyampaikan bahwa kebutuhan total anggaran MBG tahun 2026 mencapai Rp335 triliun—terdiri atas pagu indikatif Rp217 triliun dan tambahan yang dimohon sebesar Rp118 triliun. Anggaran ini ditargetkan untuk menjangkau sekitar 82,9 juta penerima, dengan kebutuhan bulanan sebesar Rp25 triliun.

Yahya menyatakan bahwa DPR akan membedah usulan tersebut secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan. Menurutnya, Program MBG harus menjadi tonggak awal reformasi sistem gizi nasional yang selama ini dinilai rapuh dan terfragmentasi.

“Jangan hanya mengejar volume dan angka penerima. Program ini harus menjadi jalan menuju transformasi pola konsumsi masyarakat, membenahi rantai pasok pangan lokal, dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi lintas sektor. MBG, menurut Yahya, semestinya terkoneksi dengan penguatan sektor pertanian berbasis komunitas dan pemberdayaan ibu rumah tangga untuk membentuk pola makan keluarga yang sehat. Selain itu, peran sekolah, puskesmas, dan kader kesehatan juga perlu diperkuat dalam penyuluhan gizi.

Lebih lanjut, Yahya mendorong digitalisasi sistem pemantauan gizi anak agar pelaksanaan program tak hanya fokus pada penyaluran, tapi juga pada hasil nyata dalam perbaikan status gizi.

“Kalau hanya menyalurkan tanpa reformasi sistem, kita hanya mengulang pola lama bantuan pangan yang tidak menyelesaikan masalah,” ujar legislator dari Jawa Timur VIII ini.

Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap anggaran MBG. Selain audit dari BPK, pelibatan masyarakat, akademisi, dan media sangat diperlukan agar pelaksanaan program berlangsung transparan dan tepat sasaran.

Yahya menutup pernyataannya dengan komitmen bahwa Komisi IX DPR akan terus mengawal Program MBG agar benar-benar menjadi kebijakan berkelanjutan yang memperkuat ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat, bukan sekadar proyek menjelang tahun politik.