BGN Libatkan Kejaksaan Perkuat Pengawasan Program Makan Bergizi di Daerah

IVOOX.id – Badan Gizi Nasional (BGN) berencana melibatkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG). Keterlibatan kejaksaan yang memiliki jaringan hingga daerah dinilai strategis dalam memastikan pengawasan penggunaan anggaran di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan lebih efektif.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa besarnya porsi anggaran untuk program makan bergizi harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat dan menyeluruh. Hal ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan sekaligus menjaga kualitas pelaksanaan program.

“Sebanyak 93 persen anggaran Badan Gizi Nasional disalurkan untuk bantuan pemerintah makan bergizi, sehingga pengawasannya harus dilakukan secara optimal dan transparan,” ujar Dadan dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Selasa (17/3/2026).

Menurutnya, BGN telah memiliki mekanisme pengawasan internal yang dijalankan melalui deputi yang membidangi pemantauan dan pengawasan program. Deputi tersebut bertugas memastikan setiap tahapan pelaksanaan, mulai dari distribusi hingga penyajian makanan, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penguatan pengawasan ini menjadi krusial mengingat sebagian besar anggaran BGN dialokasikan langsung untuk program di lapangan melalui satuan pelaksana daerah. Skema ini menuntut kontrol yang ketat agar dana publik benar-benar dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.

Keterlibatan aparat penegak hukum ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran, sekaligus meningkatkan disiplin para mitra pelaksana program di daerah.

Selain pengawasan internal, BGN juga membuka ruang partisipasi publik dalam melakukan pengawasan. Masyarakat dapat melaporkan berbagai potensi pelanggaran atau ketidaksesuaian di lapangan melalui kanal pengaduan yang telah disediakan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi sekaligus memperkuat kontrol sosial terhadap pelaksanaan program.

BGN menegaskan bahwa penguatan pengawasan bukan hanya bertujuan untuk mencegah penyimpangan, tetapi juga untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Dengan sistem pengawasan yang solid, program makan bergizi diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan balita.