BGN Larang Makanan Ultra Proses di Makan Bergizi Gratis, Wajib Utamakan Produk Lokal

IVOOX.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan penerapan larangan penggunaan makanan kemasan pabrik atau ultra processed food dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan membuka peluang besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) lokal.

"Begitu larangan ini dilaksanakan, ratusan ribu UMKM pangan akan hidup. Ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk tidak hanya memberi gizi bagi anak bangsa, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat," ujar Nanik dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Minggu (28/9/2025).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan publik, pengamat gizi, hingga DPR, yang menyoroti penggunaan produk ultra proses dalam menu MBG. Menurut Nanik, dengan pembatasan tersebut, pemerintah tidak hanya memperkuat kualitas gizi anak-anak penerima manfaat, tetapi juga memastikan manfaat ekonomi program lebih luas.

Senada dengan itu, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa kebijakan baru ini dimaksudkan untuk meluruskan kembali misi Presiden Prabowo Subianto sejak awal meluncurkan MBG. "Inti dari program ini adalah menghidupkan UMKM lokal sekaligus memastikan menu yang disajikan sehat dan sesuai kebutuhan anak bangsa," katanya.

Tigor merinci ketentuan yang ditetapkan BGN. Produk seperti biskuit, roti, sereal, sosis, nugget, dan makanan olahan lainnya wajib mengutamakan produksi lokal. Pengecualian hanya berlaku untuk susu di wilayah yang belum memiliki peternakan setempat, dengan catatan tidak boleh terbatas pada satu merek tertentu.

Selain itu, produk roti dan pangan sejenis harus dipasok oleh UMKM atau produsen lokal di daerah masing-masing. Sementara olahan daging, seperti sosis, nugget, atau burger, wajib berasal dari UMKM atau produsen dalam negeri yang telah memiliki sertifikasi halal, SNI, terdaftar di BPOM, dan dengan masa edar maksimal satu minggu dari tanggal produksi.

Menurut Tigor, kebijakan ini tidak hanya terkait dengan standar gizi, tetapi juga soal distribusi manfaat ekonomi. "Dengan kebijakan ini, kita bukan hanya bicara soal menu bergizi, tapi juga soal keberpihakan pada UMKM. MBG harus menjadi program yang menyehatkan sekaligus menyejahterakan," katanya.