BGN Lakukan Efisiensi Anggaran, Fokus pada Efektivitas dan Kelompok Prioritas

IVOOX.id – Badan Gizi Nasional (BGN) meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui serangkaian langkah pembenahan tata kelola, efisiensi anggaran, serta penajaman sasaran penerima manfaat. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan program berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Pusat BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi awal konsolidasi jajaran pimpinan baru BGN dalam menyusun arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program ke depan.

Nanik mengatakan fokus utama lembaganya saat ini adalah memastikan setiap anggaran dan sumber daya yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi.

“Fokus kami saat ini adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami melakukan penataan pelaksanaan program agar kualitas layanan dapat terus ditingkatkan,” ujar Nanik.

Sebagai bagian dari langkah perbaikan, BGN melakukan penataan ulang sejumlah aspek pelaksanaan program. Di antaranya melalui refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih terarah kepada kelompok prioritas, moratorium sementara pembangunan dapur baru, serta optimalisasi pemanfaatan dapur yang telah beroperasi.

Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, kualitas layanan, dan kompetensi sumber daya manusia yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Nanik, penataan program juga bertujuan menjawab tantangan pemerataan layanan di berbagai wilayah. Saat ini, kata dia, masih terdapat konsentrasi dapur MBG yang tinggi di kawasan aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan.

“Saat ini masih terdapat konsentrasi dapur yang tinggi di wilayah aglomerasi, sementara sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) masih membutuhkan penguatan layanan. Karena itu kami melakukan penataan agar pemerataan manfaat program benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia,” jelasnya.

Untuk memperluas cakupan layanan, BGN tengah menyiapkan skema pelaksanaan yang lebih adaptif di wilayah 3T. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui pembangunan fasilitas baru, tetapi juga dengan memanfaatkan kantin sekolah, dapur umum, maupun fasilitas komunitas yang memenuhi persyaratan operasional.

BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari BUMN, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, hingga organisasi masyarakat yang ingin mendukung perluasan layanan MBG.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan penguatan tata kelola akan dilakukan melalui integrasi data, validasi informasi, peningkatan sistem pengendalian internal, serta pengembangan sistem yang lebih terukur dan akuntabel.

“Kami akan memperkuat integrasi data dan sistem informasi agar setiap kebijakan dapat didukung oleh data yang valid. Selain itu, berbagai rekomendasi dari lembaga pengawas akan menjadi bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujarnya.