BGN Hentikan Sementara Operasional SPPG di Sulawesi Selatan Gara-gara Telat Distribusi Makan Bergizi Gratis

IVOOX.id – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sulawesi Selatan setelah distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan molor hingga malam hari dan menjadi sorotan publik di media sosial. Dua unit yang dihentikan operasionalnya adalah SPPG Kota Makassar Biringkanaya Sudiang 2 dan SPPG Pangkajene dan Kepulauan Bungoro Samalewa 1.

Penghentian sementara berlaku mulai 16 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan sambil menunggu hasil investigasi lebih lanjut. Keputusan tersebut diambil setelah BGN menerima laporan pengaduan dan melakukan investigasi awal terkait dugaan kelalaian dalam proses quality control (QC) serta kesiapan operasional distribusi di lapangan.

Hasil pemantauan menunjukkan adanya ketidaksiapan bahan baku serta proses pengemasan yang tidak berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Kondisi tersebut menyebabkan keterlambatan distribusi paket MBG kepada sejumlah sekolah penerima manfaat, bahkan pada salah satu kejadian distribusi baru dilakukan hingga malam hari.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa pihaknya memandang serius gangguan dalam pelaksanaan program tersebut karena berkaitan langsung dengan pelayanan kepada siswa di sekolah.

“Program MBG adalah program strategis negara yang menyangkut kepercayaan masyarakat. Karena itu setiap pelaksana di lapangan wajib menjalankan SOP secara disiplin, terutama dalam aspek keamanan pangan dan ketepatan distribusi,” ujar Nanik dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Minggu (15/3/2026).

Ia menegaskan keterlambatan distribusi hingga malam hari tidak boleh kembali terjadi karena berpotensi mengganggu kualitas pelayanan program kepada para siswa penerima manfaat.

“Kami mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional SPPG terkait agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi, manajemen bahan baku, serta kesiapan operasional di lapangan,” katanya.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menjelaskan investigasi awal menemukan ketidaksiapan bahan baku dari pemasok yang berdampak pada proses pengemasan serta distribusi paket makanan ke sekolah.

“Temuan awal menunjukkan proses pengendalian mutu serta persiapan distribusi belum dijalankan secara optimal, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman paket MBG kepada penerima manfaat,” ujarnya.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah video keluhan terkait keterlambatan distribusi MBG beredar di media sosial. Dalam salah satu kejadian, paket makanan tidak dapat diterima sekolah pada hari yang sama karena distribusi dilakukan saat gerbang sekolah telah ditutup.

BGN memastikan paket makanan yang tidak tersalurkan pada hari kejadian tidak didistribusikan kembali apabila berpotensi menurunkan kualitas. Sebagai gantinya, distribusi dilakukan pada hari berikutnya dengan mengganti bahan makanan yang sudah tidak layak digunakan, sekaligus melakukan pembinaan serta evaluasi terhadap pengelolaan SPPG agar kejadian serupa tidak terulang.