BGN Hentikan Operasional 567 SPPG di Sumatra karena Langgar Standar

IVOOX.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menghentikan sementara operasional ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah I (Sumatra). Kebijakan ini diambil sebagai langkah tegas untuk menjaga kualitas layanan sekaligus menegakkan prinsip zero tolerance terhadap penyimpangan.

Berdasarkan hasil evaluasi hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 567 SPPG sempat dihentikan operasionalnya sebagai bagian dari langkah korektif. Dari jumlah tersebut, 450 SPPG telah kembali beroperasi setelah melalui proses pembenahan dan dinyatakan memenuhi standar, sementara 117 lainnya masih dalam tahap evaluasi lanjutan.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, menegaskan bahwa penghentian operasional dilakukan secara sistematis dan berbasis indikator yang ketat. “Penghentian operasional dilakukan secara terukur dan berbasis indikator evaluasi yang ketat, guna memastikan seluruh SPPG memenuhi standar mutu, keamanan pangan, serta prinsip tata kelola yang akuntabel,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Kamis (19/3/2026).

BGN menyatakan bahwa rincian teknis terkait temuan di lapangan belum sepenuhnya dibuka ke publik. Hal ini dilakukan karena proses pendalaman dan verifikasi masih berlangsung guna menjaga akurasi data serta objektivitas informasi.

Dalam upaya perbaikan, BGN tidak hanya menerapkan sanksi administratif, tetapi juga mengedepankan pendekatan pembinaan yang berkelanjutan. Setiap SPPG yang dihentikan operasionalnya diwajibkan mengikuti proses asistensi teknis secara intensif sebelum dapat kembali beroperasi.

“Setiap SPPG yang dihentikan operasionalnya wajib melalui proses pembinaan dan asistensi teknis secara intensif agar dapat segera memenuhi standar dan kembali beroperasi secara optimal,” kata Harjito.

Selain itu, BGN juga memperkuat sistem monitoring berbasis wilayah yang terintegrasi. Langkah ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan sekaligus mempercepat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran di lapangan.

Menurut Harjito, penguatan pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga kredibilitas program MBG di mata publik. Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik yang dapat menurunkan kualitas layanan.

“Kami memastikan bahwa setiap pelaksanaan layanan berada dalam koridor standar yang telah ditetapkan. Tidak ada toleransi terhadap praktik yang berpotensi menurunkan kualitas layanan maupun kepercayaan publik,” ujarnya.