BGN Evaluasi 172 SPPG di Pati Usai Kasus Keracunan Makanan

IVOOX.id – Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tersebut. Evaluasi dilakukan menyusul kejadian keracunan makanan sekaligus untuk memastikan seluruh dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjalankan proses penyiapan makanan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan evaluasi menjadi bagian dari langkah penguatan pengawasan dan pembenahan tata kelola SPPG. Menurutnya, BGN terus melakukan perbaikan sejak adanya kepemimpinan baru agar seluruh dapur dapat menjalankan pelayanan sesuai ketentuan.

“Semenjak kepemimpinan yang baru, kami sudah berupaya semaksimal mungkin memperbaiki tata kelola, kemudian menyiapkan dapur-dapur ini dengan baik. Namun, di antara semua ada satu-dua mungkin yang tidak sesuai dengan SOP, tidak patuh terhadap tahapan-tahapan penyiapan makanan. Ini yang harus kita evaluasi terus,” ujar Trenggono dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Jumat (11/9/2026).

Trenggono menegaskan BGN tidak akan memberikan toleransi terhadap SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar keamanan pangan. Dapur yang dinilai tidak layak atau tidak mampu memenuhi ketentuan dapat dikenai sanksi penghentian operasional.

“SPPG seperti yang saya sampaikan yang lalu, yang jelas di-suspend. Mungkin kalau dapurnya jelek, suspend permanen. Itu sudah komitmen kita di BGN,” katanya.

Sementara itu, Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra memastikan pemerintah daerah akan turun langsung memeriksa seluruh SPPG. Dari total sekitar 172 dapur yang beroperasi di Kabupaten Pati, pemeriksaan akan mencakup kondisi fasilitas hingga kemampuan dapur dalam melayani penerima manfaat.

“Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur. Kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani penerima manfaat di Kabupaten Pati,” ujar Chandra.

Menurut Chandra, kapasitas dapur menjadi salah satu aspek penting yang akan dievaluasi. Ia menilai jumlah penerima manfaat yang dilayani harus sebanding dengan kemampuan fasilitas dan sumber daya yang tersedia.

“Misalkan dapur ini kecil, dia ternyata mendapatkan pengelolaan manfaat ini sampai 2.500 sampai 3.000. Itu yang akan kami evaluasi,” katanya.

Pemeriksaan akan melibatkan sejumlah instansi, termasuk Dinas Kesehatan, Kodim, Polres, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pati.

Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar rekomendasi kepada BGN terkait kelayakan masing-masing SPPG. Pemerintah daerah akan menyampaikan dapur yang dinilai layak maupun yang membutuhkan perbaikan, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan BGN.

“Kalau ada yang tidak sesuai SOP, nanti akan kami rekomendasikan. Hasilnya akan kami kirimkan ke BGN untuk evaluasi. Kami hanya bisa merekomendasikan, misalkan dapur ini layak atau dapur ini perlu diperbaiki. Keputusannya tetap dari BGN,” ujarnya.