BGN Dapat Anggaran Rp240,20 Triliun untuk 2027, untuk MBG Rp232,50 Triliun

IVOOX.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp240,20 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut disepakati bersama Komisi IX DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis, 17 September 2026.

Besaran anggaran tersebut mengalami penyesuaian dari pagu indikatif sebelumnya yang mencapai Rp270,20 triliun. Penyesuaian dilakukan melalui efisiensi anggaran sebesar Rp30 triliun.

Meski terdapat efisiensi, BGN menyatakan tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gizi kelompok sasaran utama melalui pelaksanaan program yang efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran.

Kepala BGN Sudaryono atau Mas Dar mengatakan pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan memastikan setiap alokasi memiliki hubungan langsung dengan upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran harus memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, kami akan memastikan anggaran ini digunakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran,” ujar Sudaryono dalam Keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Jumat (18/9/2026).

Dari total anggaran Rp240,20 triliun, sebanyak Rp232,88 triliun atau 96,95 persen dialokasikan untuk Program Pemenuhan Gizi Nasional. Sementara Rp7,33 triliun atau 3,05 persen digunakan untuk kebutuhan dukungan manajemen.

Sebagian besar anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional akan diarahkan untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nilainya mencapai sekitar Rp232,50 triliun atau 99,84 persen dari anggaran program tersebut.

Adapun sekitar Rp373,30 miliar dialokasikan untuk kegiatan teknis non-MBG yang tetap berkaitan dengan upaya pemenuhan gizi masyarakat.

Untuk 2027, BGN menargetkan MBG menjangkau 72.464.886 penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sasaran tersebut mencakup 60.599.777 anak sekolah dengan alokasi anggaran Rp198,96 triliun.

Selain itu, sebanyak 11.865.109 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ditargetkan memperoleh program tersebut dengan alokasi Rp33,54 triliun.

Perluasan penerima manfaat juga akan diikuti dengan penguatan kualitas layanan. BGN menyatakan aspek keamanan pangan, pengawasan, validitas data, serta tata kelola program akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG pada 2027.

“Fokus kita ke depan bukan hanya pada perluasan jumlah penerima manfaat. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa penyediaan makanan benar-benar tepat sasaran, memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat,” katanya.