BGN dan BP Taskin Teken MoU, Siap Kembangkan Layanan Gizi di Wilayah Miskin dan 3T

IVOOX.id – Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) sebagai bentuk kerja sama strategis untuk mendukung program pemenuhan gizi nasional dan percepatan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan dilakukan pada Senin, 16 Juni 2025 di Jakarta Pusat oleh Kepala BGN, Dadan Hindayana, dan Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko.

Kerja sama ini akan menjadi dasar untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, terutama melalui pengembangan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah prioritas. Unit-unit SPPG tersebut akan disebar di kantong-kantong kemiskinan secara mandiri, serta di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan skema khusus.

“Kami akan bekerja sama dan mengoptimalkan peningkatan kualitas sumber daya manusia demi mempercepat terwujudnya program Percepatan Pengentasan Kemiskinan,” ujar Dadan Hindayana dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Selasa (17/6/2025).

Sementara itu, Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa kerja sama ini akan menyasar langsung kelompok rentan seperti anak-anak sekolah dan ibu hamil di wilayah-wilayah miskin dan 3T. “Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, bermaksud khusus bekerja sama dari BGN, khusus di tempat-tempat kantong kemiskinan yang berada, anak-anak sekolah di daerah 3T, ibu-ibu hamil di daerah 3T, anak-anak sekolah di kantong-kantong kemiskinan,” katanya.

MoU ini juga mencakup ruang lingkup kerja sama seperti pertukaran informasi lokasi SPPG, pemberdayaan masyarakat di sekitar SPPG, serta kampanye dan edukasi gizi melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penguatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama.

Sebagai langkah nyata dari kesepakatan ini, BP Taskin akan membangun 1.000 Dapur MBG di wilayah 3T. Menurut Budiman, setiap unit SPPG di daerah 3T akan dirancang untuk melayani sekitar seribu penerima manfaat per lokasi, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah, menyesuaikan dengan kondisi demografis wilayah.

Beberapa daerah yang telah dipetakan untuk pelaksanaan program ini meliputi Lampung Barat, Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kuningan (Jawa Barat), serta sekitar 20 titik di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.