BGN Aktivasi 980 SPPG di 16 Provinsi Wilayah 3T

Kegiatan tersebut dipusatkan di Aceh Besar, Aceh, Rabu (14/10/2026), sebagai kelanjutan dari aktivasi SPPG yang telah dilakukan pada pekan sebelumnya. Pada tahap terdahulu, BGN mengaktivasi 480 SPPG di kawasan Indonesia bagian timur yang termasuk wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi.

Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa aktivasi kali ini mencakup ratusan dapur yang tersebar di tiga wilayah besar tersebut.

“Di minggu yang lalu kita telah mengaktivasi 480 dapur di wilayah 3T dan tinggi sekali dilanjutkan kemudian di minggu ini kita lakukan Hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan dan Pulau Sumatra totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 Provinsi, pusatnya disini di Aceh Besar di Provinsi Aceh,” ujar Sudaryono.

Dari total 980 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 691 unit berada di wilayah Sumatra. Sementara itu, 289 SPPG lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali. Seluruh unit tersebut berada di kawasan 3T maupun daerah dengan prevalensi stunting tinggi hingga sangat tinggi.

Selain memperluas jangkauan pelayanan, Sudaryono menegaskan bahwa proses aktivasi SPPG harus mengikuti sistem dan mekanisme resmi yang telah ditetapkan BGN. Ia memastikan tidak ada pihak yang diberi kewenangan untuk menjadi perantara atau mewakili BGN dalam proses tersebut.

“Kami tidak Mengotorisasi siapapun kami tidak memerintahkan siapapun semuanya dilaksanakan by system tidak ada calo, tidak ada orang yang kemudian mengatasnamakan saya, pimpinan BGN atau mengatasnamakan BGN Pusat yang kemudian menjajakan Jasa dan meminta imbalan. Tidak ada!,” kata Kepala BGN.

Sudaryono mengungkapkan, BGN telah menerima laporan mengenai sejumlah oknum yang mengaku dapat membantu mempercepat aktivasi SPPG dengan meminta sejumlah uang. Menurutnya, praktik tersebut tidak berkaitan dengan prosedur resmi lembaga.

Ia menyebut laporan dugaan praktik tersebut antara lain berasal dari Cilacap dan beberapa wilayah lainnya. Modus yang dilaporkan berupa permintaan uang hingga ratusan juta rupiah dengan iming-iming bantuan dalam proses aktivasi.

“Kami sudah ada menemukan beberapa oknum di Cilacap, di beberapa wilayah yang lain, itu kemudian minta uang 100 juta, 200 juta 150 juta. Saya minta, jika ada segera foto, Anda minta buktinya, laporkan kepada pihak berwajib,” katanya.

BGN meminta masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik percaloan yang disertai bukti kepada aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui aktivasi SPPG di wilayah prioritas, BGN berupaya memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi masyarakat di daerah 3T dan wilayah dengan persoalan stunting yang tinggi. Di saat yang sama, lembaga tersebut menegaskan pentingnya proses aktivasi yang transparan dan bebas dari pungutan tidak resmi.