BGN Aktivasi 953 SPPG di 34 Provinsi, Sasar 1,5 Juta Penerima Manfaat

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, aktivasi dapur baru tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah penerima MBG. BGN juga memastikan setiap SPPG yang mulai beroperasi benar-benar dibutuhkan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan sesuai kondisi wilayah masing-masing.

"Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat," ujarnya dalam keteranga resmi pada Kamis (5/11/2026).

Arumsari menjelaskan, kesiapan operasional menjadi salah satu aspek utama dalam proses aktivasi. Setiap dapur harus memenuhi kelengkapan infrastruktur serta memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung produksi dan distribusi makanan.

"Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai tata kelola keamanan pangan," katanya.

Aktivasi 953 SPPG pada November 2026 merupakan kelanjutan dari upaya perluasan layanan yang telah dilakukan pada bulan sebelumnya. Pada Oktober 2026, BGN menginisiasi aktivasi 1.460 SPPG di 32 provinsi. Seluruh dapur tersebut berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

BGN bahkan berencana kembali mengaktivasi SPPG baru dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya. Langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan pemerataan akses serta kebutuhan gizi masyarakat di berbagai daerah.

Dalam pelaksanaannya, kelompok prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta santri di lingkungan pesantren. Wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi, termasuk daerah 3T, menjadi perhatian khusus dalam penentuan lokasi layanan.

"Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan dan terluar. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui. Balita serta santri di lingkungan pesantren," ujar Arum.

Selain kesiapan fasilitas dan personel, BGN mewajibkan setiap SPPG yang diaktivasi memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Persyaratan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan lingkungan pengolahan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Arumsari juga mengingatkan calon mitra agar mengikuti seluruh prosedur aktivasi melalui mekanisme resmi BGN. Ia menegaskan, proses tersebut berlangsung melalui sistem dan tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun.

"Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika Bapak dan Ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib," katanya.

BGN menyatakan aktivasi SPPG akan terus dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan penerima manfaat dan kesiapan operasional di setiap wilayah. Kolaborasi pemerintah daerah, pesantren, dan media diharapkan turut mendukung pemerataan layanan MBG agar pelaksanaannya semakin tepat sasaran.