Berhasil Jaga Rasio Keuangan, WIKA Diganjar Kenaikan Rating Oleh Fitch

IVOOX.id, Jakarta - Keberhasilan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menjaga kesehatan rasio keuangan berbuah peningkatan outlook utang dari negatif menjadi stabil oleh lembaga pemeringkat utang Fitch Ratings.

Fitch juga menempatkan long-term issuer default rating di level BB (double B) dan national long-term rating pada level AA- (double A minus) kepada perusahaan yang memiliki kode saham WIKA itu.

Direktur Keuangan Wijaya Karya Ade Wahyu dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (6/12), mengatakan dengan peringkat perusahaan berada pada level BB dan outlook stabil menegaskan upaya yang dilakukan perusahaan dalam menjaga kesehatan rasio keuangan.

Ia memaparkan hal itu dibuktikan dengan rasio utang berbunga (gearing) perusahaan hingga kuartal ketiga 2019 tercatat berada pada posisi yang masih rendah yaitu pada level 1,19n kali dibandingkan dengan batas utang berbunga perusahaan (covenant) sebesar 2,5 kali.

"Capaian ini akan semakin meyakinkan investor bahwa WIKA memiliki kemampuan untuk memenuhi segala kewajibannya," katanya, dikutip Antara.

Ia menambahkan peringkat beserta outlook yang disampaikan juga mencerminkan kepercayaan Fitch Ratings bahwa WIKA akan terus bertumbuh di masa mendatang, sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan nilai investasi mencapai Rp37.000 triliun serta pemindahan ibu kota baru dengan anggaran pembangunan sebesar Rp466 triliun.

"WIKA menjadi satu-satunya kontraktor lokal yang mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. WIKA juga bertindak sebagai kontraktor utama dalam mengerjakan tol pertama di Kalimantan yang menghubungkan Balikpapan dan Samarinda juga Tol Bangkinang-Pangkalan sebagai bagian dari Tol Trans Sumatera," katanya.

Berbekalkan kekuatan neraca serta rekam jejak yang luas baik di dalam maupun luar negeri, Ade mengatakan WIKA dapat berperan lebih besar dalam mensukseskan program pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan oleh Pemerintah, sekaligus menyelesaikannya sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan.