Berantas Penimbun Barang, Jokowi Minta Polisi Tak Represif

IVOOX.id, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta kepolisian tidak bertindak represif menangani penimbunan barang oleh pengusaha karena tidak semua menimbulkan masalah.

"Saya titip kepada Kapolri terutama kapolres-kapolres agar jangan represif," kata Presiden Jokowi ketika membuka rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Jakarta, Kamis (26/7).

Kepala Negara menyebutkan kalau inflasi atau harga-harga barang stabil maka tindakan menimbun barang untuk pengamanan stok, tidak masalah.

"Kalau ada agen menimbun barang sehingga harga melonjak, ini yang harus ditindak," katanya.

Menurut Kepala Negara, agar mekanisme pasar berjalan, penimbunan juga diperlukan dalam rangka pengelolaan pasokan. "Mekanisme pasar juga perlu dijaga, kalau ada yang merusak mekanisme pasar, itu yang harus ditindak," katanya, dikutip Antara.

Dalam acara yang juga dihadiri para kepala daerah, Presiden menilai realisasi inflasi saat ini sudah baik namun ia menginginkan yang lebih baik lagi.

"Tolong kepala daerah perhatikan yang terkait dengan pasokan pangan. Kita sering terjebak rutinitas lapangan sehingga tidak sering dipantau. Tolong pantau, jika ada kenaikan harga, pastikan stok kurang atau masalah distribusi," katanya.

Ia mengatakan jika pasokan kurang, kepala daerah harus mengecek daerah mana yang surplus.

Dalam kesempatan itu Presiden juga menyoroti masalah perdagangan antardaerah yang perlu mendapat perhatian.

Ia mencontohkan saat ini pasar induk beras ada di Cipinang Jakarta. Daerah daerah surplus beras mengirim berasnya ke pasar itu. Demikian juga daerah yang membutuhkan beras mendatangi pasar itu.

"Ada yang tidak benar ketika daerah daerah di timur yang membutuhkan beras harus mengambil dari Cipinang di Jakarta padahal beras itu dari timur juga," katanya.

Ia mengingatkan hal itu agar tidak terjadi sehingga tidak ada biaya transportasi yang dobel.