Bareskrim Naikkan Kasus Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo pada Tahap Penyidikan

IVOOX.id – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi membawa kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan. Langkah tersebut diambil setelah penyidik menilai telah ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana tersebut.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Johnny Eddizon Isir membenarkan peningkatan status penanganan perkara itu. Saat ini, penyidik mulai melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap dugaan makar tersebut.
"Benar, untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," kata Isir kepada awak media di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Selain itu, Isir juga memastikan penyidik juga masih mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Salah satu hal yang turut ditelusuri adalah kemungkinan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjadi pihak yang menerima atau menggunakan informasi dari hasil penyadapan atau end user.
Isir menjelaskan, Kapolri telah membentuk tim khusus untuk mengusut perkara penyadapan secara menyeluruh. Tim yang berada di bawah pimpinan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin itu bertugas mendalami berbagai kemungkinan keterlibatan pihak terkait.
"Kemudian terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim," beber Isir.
Dalam kasus penyadapan ilegal, Listyo telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Slamet Uliandi, dan Ahri Sonta Nasution. Hingga saat inuli Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahri Sonta Nasution.
Keempatnya diduga terlibat dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh lainnya. Penyidik menjerat mereka menggunakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kemudian penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP mengenai akses ilegal, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.


0 comments