Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Dugaan Makar | IVoox Indonesia

Bareskrim Geledah Rumah Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Dugaan Makar

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro (tengah). (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

IVOOX.id – Bareskrim Polri melakukan penggeledahan di sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Selasa, 17 November 2026. Rumah tersebut yakni milik mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Irjen Eko Hadi Santoso. 

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan, penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan perkara tindak pidana keamanan negara berupa makar.

"Penyidik Tipidum melakukan penggeledahan dan olah TKP terkait rumah di kawasan cipete yang digunakan sebagai posko oleh EH (Eko Hadi Santoso)," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, saat dikonfirmasi awak media, Rabu (18/11/2026).

Kendati begitu, Susatyo belum mengungkapkan hasil temuan maupun barang bukti yang disita tim penyidik dalam penggeledahan tersebut. Ia hanya menyebut bahwa penggeledahan tersebut dilakukan untuk perkembangan kasus dugaan tindak pidana keamanan negara.

"(Penggeledahan) untuk perkembangan tindak pidana terhadap Kamneg, Makar. Untuk perkembangan akan disampaikan saat konferensi pers lengkap," kata Susatyo.

Sebelumnya Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso. Sanksi tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang memeriksa dugaan pelanggaran etik Eko dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan hasil putusan tersebut di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Selain sanksi administratif berupa pemecatan, Eko juga dinyatakan melakukan pelanggaran etik berupa perbuatan tercela.

"Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH," tutur Trunoyudo, sesat setelah sidang etik, Selasa (17/11/2026).

0 comments

    Leave a Reply