Banyak Penyelewengan, Alasan Pemerintah Pusat Pangkas Transfer ke Daerah

IVOOX.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan alasan pemerintah pusat memotong anggaran Transfer Ke Daerah (TKD) pada 2026 mendatang. Menurutnya pemangkasan tersebut dilakukan lantaran masih banyaknya penyelewengan anggaran TKD atau ketidaksesuaian belanja di daerah. 

Hal itu disampaikan Purbaya saat melakukan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur. Ia juga mengakui bahwasanya banyak kepala daerah yang protes terkait keputusan pemangkasan TKD 2026 itu.

"Alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan ya. Artinya, nggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi, itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu, ingin mengoptimalkan," kata Purbaya, Kamis (2/10/2025).

Purbaya mengatakan, kendati anggaran TKD turun, namun program pemerintah pusat yang manfaatnya dirasakan daerah naik signifikan. Purbaya menegaskan pemerintah pusat ingin melihat terlebih dahulu efektivitas kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Menurutnya TKD pun sudah ditambah dari Rp 650 triliun menjadi Rp 693 triliun, meski lebih rendah dari alokasi 2025 yang mencapai Rp 919,9 triliun.

"Program-program untuk daerah naik dari Rp 900 triliun ke Rp 1.300 triliun, tambah lebih banyak. Jadi, kita ingin melihat yang lebih, kinerja uang yang lebih efektif. Tentunya nggak bisa tiba-tiba kan, makanya untuk tahun 2026 itu kan tadinya APBN-nya berapa, kami tambah lagi Rp 43 triliun. Saya pikir untuk sementara sudah cukup itu," katanya.

Purbaya akan melihat serapan belanja daerah di kuartal I-II 2026. Jika serapan dan ekonomi berjalan baik, tidak menutup kemungkinan anggaran TKD akan ditambah.

"Jadi, mereka mesti belajar juga, perbaiki cara mereka menyerap anggaran. Jangan ramai-ramai nanti ada penangkapan apa itu ya, kan selama ini gitu kan. Jadi, kalau mereka bisa menunjukkan seperti itu, penyerapan yang baik dan bersih, harusnya saya bisa merayu ke pemimpin saya di atas untuk menambah dengan cepat. Kalau uang kita ekonominya bagus, pajaknya makin besar, kita akan tambah ke daerah," ujar Purbaya.