Bantuan Pangan Beras Juni-Juli Siap Disalurkan, Bapanas Pastikan Harga Gabah Tak Jatuh

IVOOX.id – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi memastikan penyaluran bantuan pangan beras selama Juni dan Juli 2025 tidak akan menjadi faktor depresiasi harga gabah di tingkat petani. Ini karena tujuan stimulus ekonomi ini untuk menyokong masyarakat berpenghasilan rendah.

"Kami pun dengan Pak Mentan sudah bersepakat, agar menjaga harga gabah petani tidak sampai jatuh. Namun masyarakat yang layak dibantu juga tetap dapat bantuan. Itu kerennya bisa sama-sama memahami 2 tujuan hulu dan hilir untuk tercapai semuanya," ujar Afief dalam siaran pers Rabu (4/6/2025).

Arief mengatakan, pemerintah telah menetapkan berbagai program stimulus ekonomi selama Juni dan Juli. Salah satunya adalah bantuan pangan beras yang ditargetkan dapat menyentuh hingga 18,3 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang benar-benar layak menerima.

"Bantuan pangan ini diberikan kepada 18,3 juta PBP, masing-masing 10 kilogram beras selama 2 bulan. Tapi angka sementara di 16,5 juta," jelas Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa (3/6/2025).

Kendati begitu, Arief menjelaskan khusus pada wilayah Indonesia Timur kemungkinan besar akan disalurkan secara one shoot atau alokasi 2 bulan dalam 1 kali pengiriman.

"Bagi daerah-daerah tertentu seperti Papua, Maluku, dan NTT itu one shoot. Jadi Juni-Juli ini, kemungkinan di akhir, itu one shoot. Satu kali pengiriman untuk alokasi 2 bulan," kata Arief.

Arief mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bulog yang akan menyalurkan bantuan pangan beras ini. Dia juga meminta agar beras yang disalurkan dalam kondisi baik sehingga tidak ada komplain dari penerima.

"Kemudian berasnya juga harus yang kondisinya baik. Tidak boleh ada beras jelek yang di deliver ke masyarakat. Harus zero komplain, walaupun itu sulit," kata Arief.

Adapun database penerima bantuan pangan beras tahun ini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Implementasi DTSEN diharapkan dapat meningkatkan akurasi penerima, sehingga benar-benar tepat sasaran.

"Kita menggunakan data DTSEN. Ini tentunya dari teman-teman dari Bappenas, BPS bersama Kementerian Sosial dengan koordinasi dari Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Kemenko Perekonomian," ujar Arief.