Bantah Klaim 97 Persen Listrik di Aceh Pulih, Anggota DPR Desak KESDM Percepat Penanganan

IVOOX.id – Anggota DPR RI dari Dapil Aceh, Ruslan M. Daud, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera mempercepat pemulihan jaringan listrik di wilayah Sumatra yang terdampak banjir dan longsor. Ia menilai kondisi di lapangan masih jauh berbeda dari klaim Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut 97 persen suplai listrik telah kembali normal.

“Masih banyak daerah terdampak banjir dan longsor yang hingga hari ini listriknya belum menyala. Kondisinya tidak seperti yang dikatakan sudah 97 persen pulih. Pemadaman berkepanjangan membuat masyarakat makin kesulitan di tengah situasi pascabencana. Kami mendesak pemerintah, khususnya Menteri ESDM, benar-benar mempercepat pemulihan listrik,” ujar Ruslan dalam keterangan tertulis yang diterima ivoox.id Rabu (10/12/2025).

Menurut Anggota Komisi V DPR RI tersebut, ketiadaan listrik membuat proses pemulihan pascabencana berjalan lambat dan berdampak luas pada aktivitas masyarakat. Berbagai layanan publik seperti administrasi pemerintahan, fasilitas kesehatan, distribusi logistik, hingga akses komunikasi tidak dapat beroperasi secara maksimal.

“Di banyak daerah, pelayanan publik tidak bisa berjalan maksimal karena listrik belum masuk. Banyak warung kopi dan UMKM terpaksa memakai genset dengan biaya tinggi. Bila tidak memakai genset, aktivitas mereka lumpuh dan roda ekonomi terganggu,” kata Politisi Fraksi PKB itu.

Gangguan listrik juga berdampak pada akses air bersih karena pompa air tidak dapat berfungsi. Sejumlah SPBU belum dapat melayani masyarakat lantaran jaringan listrik belum stabil, sementara SPBU yang menggunakan genset hanya beroperasi secara terbatas.

Ruslan menambahkan bahwa proses evakuasi warga terdampak turut terhambat akibat minimnya penerangan dan keterbatasan komunikasi. Kondisi ini membuat relawan dan aparat kesulitan memetakan wilayah yang masih terisolasi, terutama saat jaringan listrik dan telekomunikasi belum pulih sepenuhnya.

“Ketika listrik padam, akses informasi terbatas. Relawan sulit berkoordinasi, terutama di malam hari. Ini memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan. Pemerintah harus menjadikan pemulihan listrik sebagai prioritas utama,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa percepatan pemulihan listrik merupakan kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan keselamatan warga, kelancaran evakuasi, pemulihan ekonomi, serta stabilitas sosial di wilayah terdampak. Pemerintah diminta untuk bergerak lebih cepat dan memastikan penanganan dilakukan secara efektif agar masyarakat dapat segera bangkit dari dampak bencana.