Bank Indonesia Catatkan Uang beredar M2 Capai Rp 9 Ribu Triliun di Januari 2025

IVOOX.id – Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Januari 2025 tumbuh lebih tinggi, mencapai Rp 9.232,8 triliun.

“Posisi M2 pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp 9.232,8 triliun atau tumbuh sebesar 5,9 persen year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,8 persen (yoy),” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (24/2/2025), dikutip dari Antara.

Ramdan mengatakan, perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,2 persen (yoy) serta uang kuasi sebesar 2,2 persen (yoy).

Secara rinci, komponen M1 dengan pangsa 55,8 persen dari M2, pada Januari 2025 tercatat Rp 5.115,0 triliun. Perkembangan M1 terutama disebabkan oleh perkembangan uang kartal di luar bank umum dan BPR, serta giro rupiah.

Uang kartal yang beredar di masyarakat pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp 1.010,0 triliun atau tumbuh 10,3 persen (yoy). Sementara giro rupiah tercatat Rp 1.780,1 triliun atau tumbuh 8 persen (yoy), serta tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu Rp 2.364,9 triliun atau tumbuh 5,5 persen (yoy).

Selanjutnya, uang kuasi dengan pangsa 43 persen dari M2, tercatat sebesar Rp 3.970,6 triliun. Berdasarkan komponen uang kuasi, simpanan berjangka, tabungan lainnya, dan giro valas masing-masing tumbuh sebesar 2,6 persen (yoy), 3 persen (yoy), dan 0,3 persen (yoy).

Ramdan menyampaikan, perkembangan M2 pada Januari 2025 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih.

Penyaluran kredit pada Januari 2025 tumbuh sebesar 9,6 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 9,7 persen (yoy).

Aktiva luar negeri bersih juga tercatat tumbuh, yakni sebesar 2,4 persen (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 0,8 persen (yoy).

Sementara itu, tagihan bersih kepada pemerintah pusat terkontraksi sebesar 14,3 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 17,5 persen (yoy).