Bank Indonesia: Aliran Modal Asing ke Indonesia Rp132,4 Triliun

IVOOX.id, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing yang masuk hingga Kamis (2/5) sudah mencapai Rp132,4 triliun.

Jumlah itu terdiri atas transaksi surat berharga negara (SBN) sebesar Rp66,3 triliun atau 50,15% dari total inflow.

Sisanya sebesar Rp66,1 triliun atau 49,92% berasal dari pasar modal.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan raihan tersebut jauh melebihi angka realisasi tahun lalu.

Untuk SBN, nilai inflow sepanjang 2018 hanya Rp57,1 triliun. Sementara itu, aliran yang masuk ke portfolio saham, secara keseluruhan tahun lalu hanya Rp51,9 triliun.

"Ini menunjukkan kepercayaan diri investor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia," ujar Perry di Jakarta, kemarin.

Pengamat ekonomi Fithra Faisal Hastiadi menilai derasnya modal asing masuk itu menunjukkan reaksi pasar yang cukup positif terhadap perekonomian Indonesia.

Aliran modal asing itu sudah masuk cukup deras ke Indonesia sejak awal 2019 dan membantu pergerakan rupiah serta harga saham. Pada Maret lalu, modal asing yang masuk sudah mencapai Rp90 triliun dan per 2 Mei 2019 lalu meningkat menjadi Rp132,4 triliun.

Menurut dia, ada dua hal yang menimbulkan sentimen positif pasar kepada Indonesia. "Pertama memang sentimen cukup positif setelah pilpres, yang kedua ialah memang ada indikasi-indikasi portofolio investor ingin mencari shorten gain dari emerging market. Nah, salah satunya mungkin masuk ke Indonesia," kata Fithra ketika dihubungi kemarin.

Namun, Fithra mengatakan aliran modal asing tersebut masih bersifat jangka pendek.

Menurut dia, Indonesia masih punya tugas agar investasi tersebut bertahan lama."PR-nya ialah bagaimana menahan yang jangka pendek ini menjadi lebih bertahan lama dan juga bagaimana mengundang investor-investor yang tipikalnya bukan portofolio investor, tapi juga investor yang sifatnya lebih lama dan menciptakan multiplayer effect lebih besar," terangnya.

Indonesia pun harus berhati-hati terhadap isu global seperti trade war, kenaikan suku bunga, ataupun isu domestik yang bersifat negatif dan dapat memengaruhi pasar.

"Kita harus bisa mengapresiasi dan kemudian memanfaatkan momentum ini dengan kebijakan yang sifatnya lebih propasar," terangnya.