"Pemotongan anggaran keselamatan yang serampangan akan berdampak pada kecelakaan. Terlebih jelang mudik, volume lalu lintas pasti meningkat. Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum harus bisa menjamin sarana dan prasarana transportasi yang disiapkan untuk mudik Lebaran dalam kondisi siap digunakan dengan baik. Pemerintah harus jujur pada publik jika tidak ada anggaran untuk keselamatan," ujar Djoko kepada ivoox.id Selasa (4/3/2025).

Menurutnya, kecelakaan yang terus terjadi dan tingginya angka fatalitas menunjukkan bahwa kesadaran keselamatan di kalangan pengambil kebijakan masih rendah. Ia juga mengkritik bahwa data kecelakaan seringkali tidak digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan transportasi.

“Banyak nyawa hilang sia-sia di jalan akibat ketidakpedulian ini. Sia-sia saja Presiden mendorong generasi unggul kalau akhirnya meninggal di jalan,” tambah Djoko, mengutip pernyataan Darmaningtyas (2025).

Djoko menekankan bahwa menjelang arus mudik Lebaran, jalan raya harus dalam kondisi optimal, tanpa lubang yang dapat membahayakan pengguna jalan. Musim hujan tahun ini telah menyebabkan banyak jalan berlubang, sementara anggaran pemeliharaan infrastruktur dipangkas demi efisiensi. Akibatnya, banyak pengendara menjadi korban kecelakaan akibat jalan yang rusak.

Selain kondisi jalan, kelayakan operasional sarana transportasi umum seperti bus, kapal laut, kapal penyeberangan, dan pesawat terbang juga harus dipastikan melalui rampcheck. Pemeriksaan ini menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan guna menjamin kendaraan yang digunakan pemudik dalam kondisi layak jalan.

Data dari Direktorat Sarana Ditjenhubat mencatat bahwa selama periode Angkutan Lebaran 2025 (13–27 Februari 2025), sebanyak 11.124 unit bus telah menjalani rampcheck. Dari jumlah tersebut, 7.257 unit bus (65%) dinyatakan layak beroperasi, sementara 2.052 unit bus (10%) mendapat peringatan perbaikan akibat pelanggaran teknis penunjang. Selain itu, 887 unit bus (8%) dikenai tilang dan dilarang beroperasi karena pelanggaran administrasi, sementara 928 unit bus lainnya (8%) tidak diizinkan beroperasi karena pelanggaran teknis utama.

Namun, Djoko menyoroti bahwa bus wisata yang kerap digunakan dalam program mudik gratis belum menjalani rampcheck akibat keterbatasan anggaran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran, terutama karena bus-bus tersebut banyak digunakan oleh masyarakat untuk perjalanan jarak jauh.

“Rampcheck bus wisata bisa dilakukan di Pool PO Bus Wisata atau lokasi wisata. Jangan sampai saat pemberangkatan mudik gratis, ada bus wisata yang tidak laik jalan. Armada yang disediakan event organizer (EO) harus sudah lolos rampcheck. Untuk perjalanan jarak jauh, wajib ada dua pengemudi, apalagi dalam kondisi mudik, perjalanan bisa lebih lama dari biasanya,” kata Djoko.

Ia juga mengingatkan pemudik agar tidak menggunakan bus pariwisata ilegal yang tidak memiliki perizinan resmi. Pemerintah harus memastikan bahwa bus yang digunakan untuk mudik memiliki logo rampcheck sebagai bukti kelayakan operasionalnya.

Selain rampcheck, Djoko juga menyoroti pemangkasan anggaran yang berdampak pada pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan, seperti rambu lalu lintas, guardrail, marka jalan, dan penerangan jalan umum (PJU). Ia menyebutkan bahwa anggaran untuk koordinasi dan monitoring antara pemerintah pusat dan daerah juga tidak tersedia, sehingga pengawasan terhadap ruas jalan nasional dan provinsi menjadi terhambat.

"Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) serta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) membutuhkan anggaran untuk koordinasi dengan pemerintah daerah. Sekarang mengalami kesulitan, terutama menjelang musim mudik Lebaran," katanya.

Djoko memperingatkan bahwa mudik Lebaran 2025 berpotensi menjadi salah satu periode rawan kecelakaan transportasi. Hal ini disebabkan karena rampcheck terhadap sarana transportasi umum belum sepenuhnya dilakukan, sementara waktu terus berjalan mendekati Lebaran.

Di sektor transportasi udara, meskipun pemudik telah mendapatkan tiket murah, pemeriksaan keselamatan terhadap pesawat juga harus dilakukan. Ramp inspection atau ramp check di dunia penerbangan bertujuan untuk memastikan maskapai mematuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Namun, Djoko menyoroti bahwa pemangkasan anggaran juga berdampak pada sektor ini.

Beberapa bandara kelas 3 yang sebelumnya menerima anggaran operasional sekitar Rp 2,5 miliar per tahun kini hanya mendapatkan Rp 160 juta. Pemangkasan ini dikhawatirkan dapat mengabaikan aspek keselamatan penerbangan.

"Efisiensi anggaran boleh dilakukan, tetapi tidak boleh mengorbankan keselamatan transportasi. Oleh karena itu, anggaran yang berkaitan dengan keselamatan harus tetap tersedia," ujarnya.

Banjir di Kampung Melayu Berangsur Surut

Hari Wibowo

Related Articles

0 comments

Leave a Reply