Banggar DPR RI Pastikan BBM Subsidi Tidak Naik dan Perlindungan Sosial Tetap Jadi Prioritas RAPBN 2027

IVOOX.id – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan setelah Rapat Tim Perumus (Timrus) bersama pemerintah dalam rangka penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Muhidin mengatakan pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi sebagai bagian dari upaya melindungi daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.

"Minyak-minyak yang bersubsidi tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun ini. Jadi masyarakat tidak usah terlalu panik," ujar Muhidin dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Jumat (26/6/2026).

Ia menjelaskan, keberlanjutan subsidi BBM telah diperhitungkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, tetap menempatkan perlindungan terhadap masyarakat rentan sebagai prioritas utama dalam kebijakan fiskal.

Muhidin menegaskan bahwa subsidi energi akan tetap diberikan kepada masyarakat yang memang berhak menerimanya, sedangkan harga BBM nonsubsidi akan mengikuti mekanisme pasar. Kebijakan tersebut dinilai penting agar anggaran negara dapat digunakan secara tepat sasaran.

"Yang jelas kalau situasi yang tidak masuk di dalam subsidi itu tergantung harga pasar. Karena memang orang-orang yang punya kemampuan tidak mungkin diberikan subsidi. Jadi yang kita perhatikan adalah masyarakat kita yang tidak punya kemampuan," katanya.

Selain memastikan kelanjutan subsidi BBM, Muhidin juga menyampaikan bahwa anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2027 dipastikan tetap terjaga dan tidak akan mengalami pengurangan. Menurutnya, program perlindungan sosial masih menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ia menambahkan, pemerintah bersama DPR telah menyepakati sejumlah sektor prioritas dalam belanja pemerintah pusat pada RAPBN 2027. Prioritas tersebut meliputi penguatan program hilirisasi industri, peningkatan kualitas pendidikan, ketahanan pangan, penyediaan sanitasi dan air bersih, serta sektor kesehatan.

Muhidin menilai seluruh program prioritas tersebut selaras dengan agenda pembangunan nasional dan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rapat Tim Perumus yang digelar bersama pemerintah merupakan bagian dari tahapan awal penyusunan KEM-PPKF sebagai landasan penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2027. Adapun rincian lengkap mengenai arah kebijakan fiskal serta postur anggaran negara akan disampaikan Presiden dalam pidato Nota Keuangan di hadapan DPR pada 16 Agustus 2026 mendatang.