Banggar DPR Dorong Skema Inovatif DBH untuk Atasi Kurang Bayar Rp71 Triliun

IVOOX.id – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendorong penerapan skema pendanaan inovatif melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai salah satu instrumen pembiayaan pada 2027. Skema tersebut dinilai dapat menjadi alternatif untuk menyelesaikan Kurang Bayar DBH (KB-DBH) pemerintah pusat kepada daerah yang secara nasional mencapai sekitar Rp71 triliun.

Wakil Ketua sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan skema tersebut dirancang untuk menjaga ruang fiskal sekaligus arus kas pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja Banggar DPR RI ke Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat, 2 Oktober 2026.

Menurut Syarief, mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah daerah tetap menjalankan proyek prioritas melalui lembaga pembiayaan yang ditunjuk pemerintah. Pokok dan bunga pinjaman kemudian ditanggung pemerintah pusat dan diperhitungkan sebagai bagian dari penyelesaian akumulasi kurang bayar DBH.

“Skema ini memungkinkan pemerintah daerah tetap menjalankan proyek infrastruktur prioritas melalui lembaga pembiayaan yang ditunjuk pemerintah. Selanjutnya, pemerintah pusat menanggung pokok dan bunga pinjaman tersebut yang diperhitungkan sebagai pelunasan kurang bayar DBH. Dengan demikian, ruang fiskal daerah dapat lebih longgar tanpa menambah beban APBD,” ujar Syarief dalam kleterangan resmi yang diterima Ivoox.id Minggu (4/10/2026).

Ia menilai kelonggaran fiskal tersebut harus dibarengi kesiapan pemerintah daerah dalam menangkap berbagai peluang ekonomi. Penguatan infrastruktur menjadi salah satu faktor penting agar daerah mampu menarik investasi dan mengembangkan kegiatan ekonomi secara optimal.

Anggota Banggar DPR RI Danang Wicaksana menilai Bali memiliki peluang besar untuk mengembangkan investasi, termasuk dari investor mancanegara. Menurutnya, kesiapan infrastruktur pendukung menjadi bagian penting agar berbagai sektor ekonomi dapat berkembang secara terintegrasi dan efisien.

“Jika investor dari kawasan global seperti Dubai dan Singapura bersedia menanamkan modalnya di Bali, maka pemerintah daerah harus bergerak cepat menyiapkan infrastruktur pendukung. Langkah ini penting agar seluruh sektor dapat terintegrasi dengan baik dan memiliki daya saing operasional dengan biaya yang lebih efisien,” kata Danang.

Sementara itu, Anggota Banggar DPR RI Agus Ambo Djiwa menyoroti pentingnya mengarahkan penguatan fiskal daerah untuk mendukung ketahanan pangan. Salah satu sektor yang dinilai potensial adalah pengembangan komoditas bawang putih lokal di Bali.

Dukungan dapat diarahkan melalui penyediaan bibit dan pupuk bagi petani untuk meningkatkan produktivitas. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kemandirian pangan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

“Kalau Bali membutuhkan lahan untuk pengembangan bawang putih, kami siap mendukung. Kalau diperlukan sampai seribu hektare, kami bisa arahkan dan fasilitasi. Kami siap memberikan dukungan. Karena itu, kami berharap hal ini bisa segera disikapi,” ujarnya.