Banggar DPR dan Pemerintah Sepakati Arah RAPBN 2027 Fokuskan Target Pertumbuhan Ekonomi 6,5 Persen

IVOOX.id – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati arah kebijakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pembangunan nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penetapan asumsi dasar ekonomi makro dan pagu anggaran tujuh kementerian koordinator dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, asumsi makro yang disepakati akan menjadi fondasi penyusunan Nota Keuangan RAPBN 2027 yang nantinya disampaikan Presiden pada Agustus mendatang.

“Sebagaimana sudah disepakati di tingkat panja oleh Badan Anggaran DPR, asumsi makro untuk APBN yang akan menjadi dasar nota keuangan telah ditetapkan,” ujar Said dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Senin (22/6/2026).

Dalam kesepakatan tersebut, Banggar DPR dan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen. Sementara itu, inflasi diproyeksikan berada di rentang 1,5 sampai 3,5 persen. Adapun nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat, sedangkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun ditetapkan di level 6,5 sampai 7,3 persen.

Asumsi makro tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas harga barang dan jasa, memperkuat iklim investasi, sekaligus menciptakan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Pemerintah juga menargetkan defisit anggaran tetap terjaga dalam kisaran 1,8 hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal negara.

Selain asumsi makro, Banggar DPR juga menyetujui pagu anggaran tujuh kementerian koordinator untuk Tahun Anggaran 2027. Alokasi tersebut ditujukan untuk memperkuat koordinasi program prioritas pemerintah di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pembangunan manusia, politik dan keamanan, hukum dan HAM, pangan, infrastruktur, hingga pemberdayaan masyarakat.

Rinciannya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh pagu Rp664 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp304,1 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp338,8 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp509,3 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 miliar.

Said menegaskan, Banggar DPR tetap membuka ruang bagi kementerian koordinator untuk mengusulkan tambahan anggaran guna mengoptimalkan program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat. Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam proses penyusunan RAPBN 2027.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya peran infrastruktur dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. “Mohon tidak dilupakan bahwa di balik segala kesuksesan ada peran infrastruktur dan konektivitas untuk masyarakat kita,” ujar AHY.