BAM DPR RI Tegaskan Pengunduran Diri Gibran Belum Selesaikan Proses Konstitusional
IVOOX.id – Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai tidak serta-merta mengakhiri persoalan konstitusional yang menjadi perhatian publik. Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Harris Turino dan Yanuar Arif Wibowo menegaskan, proses pengawasan dan tindak lanjut atas persoalan tersebut tetap perlu dikawal sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Pandangan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BAM DPR RI bersama sejumlah elemen masyarakat sipil di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Organisasi yang hadir meliputi Forum Tanah Air (FTA), Koalisi Nasional Perempuan Indonesia (KNPRI), Dewan Pengurus Pusat Aliansi Penjaga & Pecinta Bangsa (APP-BANGSA), serta Aliansi Kolektif Sipil (AKSI).
Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Pembahasan berlangsung di tengah dinamika politik menyusul kabar kedatangan Gibran ke kompleks parlemen untuk menyampaikan surat pengunduran diri.
Anggota BAM DPR RI Harris Turino menilai, pengajuan surat pengunduran diri tidak otomatis menutup proses konstitusional yang masih perlu mendapat perhatian. Ia menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut harus berlandaskan konstitusi dan tidak boleh diarahkan untuk memenuhi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.
“Karena mengajukan surat pengunduran diri secara resmi saja, kalau memang benar itu, ini belum selesai. Masih ada proses konstitusional yang harus kita kawal sampai tuntas. Konstitusi tidak boleh ditekak-tekuk untuk kepentingan seseorang. Untuk kepentingan satu keluarga,” ujar Harris dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id pada Kamis (12/11/2026).
Senada dengan Harris, Yanuar Arif Wibowo menyebut polemik yang mengiringi perjalanan Gibran, mulai dari proses pencalonan hingga menjabat sebagai wakil presiden, menjadi catatan penting bagi kehidupan ketatanegaraan Indonesia.
Menurutnya, kesempatan bagi generasi muda untuk berkiprah dalam pemerintahan tetap harus dibuka. Namun, kesempatan tersebut perlu dijalankan melalui prosedur dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Yanuar juga menyoroti persoalan administratif yang berujung pada putusan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Ia berharap polemik tersebut menjadi pembelajaran agar proses politik dan ketatanegaraan di masa mendatang berjalan sesuai regulasi.
“Kasus wapres kita ini kan, mulai dari pencalonannya sampai menjabat dua tahun, itu kan tidak pernah lepas dari yang namanya polemik. Nah, ini menjadi catatan penting buat generasi kita ke depan. Boleh anak muda berkarya, beri kesempatan untuk membangun bangsa ini, tapi dengan track yang benar, melalui jalur yang benar,” kata Yanuar.
0 comments