BAKN DPR Tekankan Subsidi Pupuk Harus Efisien dan Tepat Sasaran

IVOOX.id – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menegaskan bahwa anggaran subsidi yang terus meningkat setiap tahunnya memerlukan telaah yang komprehensif demi memastikan efektivitas dan ketepatannya.

“Subsidi pupuk ini sangat penting karena menjadi tulang punggung dalam mewujudkan swasembada pangan, sesuai program prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujar Herman dalam keterangan resmi ang diterima vioox.id Minggu (11/5/2025).

Kunjungan kerja BAKN ke PT Pupuk Indonesia dalam rangka mendalami berbagai aspek menyangkut penyaluran subsidi, mulai dari efektivitas kebijakan, kemungkinan efisiensi anggaran tanpa memangkas jumlah pupuk, hingga keakuratan data penerima yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Kami ingin memastikan subsidi ini tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, dan benar-benar menjangkau petani yang berhak,” kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Menurut Herman, salah satu masalah krusial dalam penyaluran subsidi adalah pendataan yang tidak akurat. Hal ini bisa berujung pada distribusi yang meleset dari sasaran dan berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian. “Kalau pupuk tidak sampai ke petani tepat waktu dan jumlahnya tidak sesuai, produktivitas gagal, dan anggaran negara terbuang,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi pupuk dengan memanfaatkan teknologi digital. Herman mengapresiasi keberadaan Command Center yang dibangun PT Pupuk Indonesia sebagai alat pemantau distribusi dari lini pertama hingga ke tingkat kios. Namun, ia menekankan bahwa sistem ini harus terus dioptimalkan agar tidak ada lagi kelangkaan pupuk ataupun manipulasi harga di lapangan.

Selain distribusi, Herman turut mengangkat persoalan teknis terkait infrastruktur pabrik pupuk. Ia menyebut banyak pabrik pupuk yang sudah berusia lebih dari tiga dekade, sehingga teknologinya dianggap usang dan rawan pemborosan. “Pabrik-pabrik ini sudah ada yang 30 tahun. Teknologinya usang, tidak efisien, dan berpotensi bocor,” ujarnya.

Revitalisasi dan pembangunan ulang pabrik-pabrik tersebut, kata Herman, memerlukan investasi besar, yang diperkirakan mencapai Rp116 triliun. Namun demikian, upaya tersebut diperkirakan dapat menghasilkan efisiensi jangka panjang hingga Rp11 triliun. Karena itu, ia mendorong keterlibatan negara secara aktif dalam mendukung pembiayaan proyek peremajaan ini.

“Pemerintah, DPR, dan BUMN harus bahu-membahu. Pupuk ini menyangkut kedaulatan pangan, produktivitas petani, dan keberlangsungan usaha pabrik itu sendiri,” kata Herman.