Badan Anggaran DPR: Pemerintah Dapat Gunakan Dana On Call Rp4 Triliun APBN 2025 untuk Bencana Sumatra | IVoox Indonesia

December 23, 2025

Badan Anggaran DPR: Pemerintah Dapat Gunakan Dana On Call Rp4 Triliun APBN 2025 untuk Bencana Sumatra

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah. IVOOX.ID/doc DPR RI

IVOOX.id – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mendorong pemerintah untuk segera mengerahkan seluruh sumber daya, termasuk penggunaan anggaran darurat negara untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara , dan Sumatra Barat. Ia menilai langkah cepat dan terkoordinasi sangat diperlukan mengingat skala bencana yang begitu besar. “Pemerintah dapat menggunakan dana on call yang ada di APBN tahun 2025 sebesar Rp4 triliun untuk penanganan bencana di Sumatra,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Ivoox.di, Kamis (4/12/2025).

Bencana di Sumatra menyebabkan kerusakan masif terjadi di banyak wilayah, sementara korban terus bertambah. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 pagi, bencana ini telah menyebabkan 753 orang meninggal dunia, 650 orang masih hilang, 2.600 orang luka-luka, serta 576.300 warga harus mengungsi dari tempat tinggal mereka.

Said menjelaskan, dukungan anggaran itu bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk tahap tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana. Ia mengingatkan bahwa jumlah korban jiwa maupun korban luka bisa terus bertambah, sementara ribuan rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan berat. Karena itu, negara harus hadir secepat mungkin. “Tragedi ini sangat memilukan. Kita harus berduka secara nasional. Atas hal itu, saya mengucapkan berbela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Ia menambahkan bahwa anggaran on call juga dapat dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah dan panjang. Kebutuhan anggaran, kata Said, sangat besar sehingga dapat menggunakan skema multiyears hingga 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Rehabilitasi akan difokuskan pada pemulihan layanan dasar seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, tempat ibadah, serta infrastruktur vital lainnya. Sementara itu, rekonstruksi akan diarahkan untuk membangun kembali fasilitas publik yang rusak, termasuk jalan, jembatan, pasar, hingga sarana pendidikan dan kesehatan. “Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang besar lagi,” ujarnya.

Selain dukungan anggaran, Said meminta pemerintah mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk penanganan bencana secara cepat dan terintegrasi. Ia menilai tahap tanggap darurat masih sangat krusial, terutama untuk memastikan warga terdampak tidak kelaparan. Ia mengaku prihatin melihat aksi warga yang melakukan “penjarahan” di sejumlah pertokoan dan gudang Bulog. “Tindakan itu merupakan upaya mempertahankan hidup mereka. Saya kira dalam hatinya juga tidak ingin dilakukan,” katanya.

Said mendorong penyediaan tempat pengungsian yang layak, distribusi makanan, fasilitas MCK, pakaian, dan selimut secara lebih masif. Ia juga meminta perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak melalui layanan trauma healing. Pada saat bersamaan, operasi pencarian dan penyelamatan harus terus dilakukan untuk menemukan korban yang masih hilang.

0 comments

    Leave a Reply