Asosiasi Ojol Sebut Perwakilan Ojol yang Bertemu Wapres Bukan Bagian dari Mereka

IVOOX.id – Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia angkat suara terkait beredarnya foto dan informasi mengenai pertemuan sejumlah orang beratribut ojek online dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menegaskan bahwa pihaknya tidak mengetahui agenda maupun siapa saja yang hadir dalam pertemuan yang diduga berlangsung di Istana Wakil Presiden tersebut.

Menurut Igun, kelompok yang hadir bukan bagian dari asosiasi atau komunitas yang selama ini memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi para pengemudi ojek online. Ia menilai, jika mereka hadir sebagai utusan dari perusahaan aplikator, maka pertemuan tersebut patut dipertanyakan. “Sangat disayangkan apabila Wapres Gibran lebih memilih menampung kepentingan korporat aplikator dibandingkan rakyat Indonesia yang berprofesi sebagai ojol dan sedang berjuang atas hak dan keadilan,” ujarnya saat dihubungi ivoox.id Selasa (2/9/2025).

Igun menegaskan bahwa pertemuan semacam itu bisa menimbulkan kesan seolah pemerintah sudah menampung aspirasi pengemudi, padahal yang diundang justru pihak yang dekat dengan kepentingan korporasi. Padahal, kata dia, selama ini banyak pengemudi yang menghadapi kesulitan ekonomi akibat pemotongan biaya aplikasi yang tinggi. “Para pengemudi harus bekerja lebih dari 14 jam sehari hanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga karena potongan biaya aplikasi mencapai 20 hingga hampir 50 persen,” ujarnya.

Garda menilai, perbedaan posisi ini wajar menimbulkan reaksi. Sejumlah pengemudi yang dekat dengan perusahaan aplikator bahkan membantah pernyataan Garda dengan menyebut mereka adalah pengemudi asli. Namun, bagi Garda, persoalan bukanlah soal keaslian profesi, melainkan siapa kepentingan yang diwakili. “Jika pertemuan dengan Wapres adalah mewakili korporat aplikator, maka pertemuan itu tetap patut dipertanyakan,” ujar Igun.

Asosiasi ini menegaskan akan tetap fokus pada tuntutan utamanya, yakni menurunkan potongan biaya aplikasi menjadi 10 persen. Menurut Garda, tuntutan tersebut berkali-kali mendapat perlawanan dari perusahaan aplikator yang justru mencari perlindungan kepada pemerintah, termasuk melalui Wakil Presiden.

Igun pun mempertanyakan keberpihakan Gibran. “Apakah Wapres pro kepada rakyat atau pro kepada pebisnis? Jangan sampai pemerintahan justru dikendalikan oleh kepentingan korporat aplikator sehingga kebijakan negara berubah menjadi vendor driven policy,” katanya.