Asosiasi Nelayan Minta Program Kampung Nelayan Merah Putih Tak Hanya Bangun Fisik

IVOOX.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menyeleksi desa pesisir dan kampung budidaya yang dianggap potensial untuk dijadikan lokasi Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini disiapkan untuk mengubah wajah desa nelayan menjadi kawasan yang lebih produktif, modern, dan terintegrasi, seperti yang telah diterapkan di Desa Samber-Binyeri, Kabupaten Biak Numfor, Papua.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Trian Yunanda, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan bentuk pengembangan dari Kampung Nelayan Modern. “Ini adalah program transformasi dari Kampung Nelayan Modern yang digagas Pak Menteri Trenggono untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kita harus pastikan lokasi memenuhi syarat dan kriteria, khususnya masalah lahan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (25/5/2025).

Dari sisi nelayan, Niko Amrullah, Kepala Bidang Kajian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengatakan bahwa visi KNMP Sangat positif, tetapi belum sampai pada tahap dapat dirasakan manfaatnya di tingkat komunitas pesisir. nelayan berharap KNMP tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan ekonomi.

“Nelayan mengharap juga selain adanya infrastruktur pembangunan perbaikan dari kampung Nelayan itu sendiri dan infrastruktur pendukungnya, aspek-aspek seperti sosial yang itu berkaitan dengan penguatan kelembagaan ekonomi di kampung, kemudian penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan usaha, pelatihan organisasi dan seterusnya, itulah yang kemudian dapat mengungkit percepatan pembangunan KNMP sendiri,” kata Niko saat dihubungi ivoox.id melalui sambungan telepon pada Jumat (14/11/2025).

 Ia menegaskan, “Karena sejatinya membangun kampung itu tidak hanya membangun fisik, tapi juga membangun sumber daya manusia Nelayan itu sendiri.” Ujarnya.

Satu kendala yang disoroti nelayan adalah status lahan yang mengharuskan kepemilikan pemerintah dalam program Kampung Nelayan Mereh Putih, Niko menjelaskan hal tersebut kerap kali menjadi kendala untama bagi nelayan.

“dari kami banyak kesulitan itu soal status lahan. Karena memang prosedurnya demikian, ya kami tidak bisa berkata banyak, tapi itu menjadi hal yang kesulitan utama beberapa komunitas nelayan untuk mengusulkan program itu dibuat,” ujarnya.

Pada fase awal, KKP menargetkan pembangunan 100 Kampung Nelayan Merah Putih. Syaratnya antara lain mayoritas warga berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya lebih dari 80 persen, ketersediaan lahan minimal satu hektare dengan status clear and clean, potensi sumber daya ikan yang memadai, dan keterhubungan dengan Koperasi Desa Merah Putih.

“Sampai tanggal 27 Mei, kami masih menerima proposal pengajuan program Kampung Nelayan Merah Putih dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Program ini transparan dan dapat diakses oleh pemda untuk semua wilayah di Indonesia,” kata Trian.

Fasilitas yang akan dibangun cukup lengkap, mulai dari dermaga, gudang beku, balai pelatihan, pabrik es, sentra kuliner, menara pandang, hingga tempat pelelangan ikan beserta infrastruktur pendukungnya.

“Kami ingin melanjutkan keberhasilan transformasi wajah kampung nelayan seperti di Biak, Papua. Nantinya program ini akan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih sebagai tulang punggung dan berada di posisi sentral seluruh aktivitas ekonomi,” jelasnya.

KKP juga baru menyelesaikan survei lokasi di beberapa kampung nelayan di Batam, seperti Kampung Tua Bagan, Tanjung Banon, dan Belakang Padang. “Kami banyak temukan kampung nelayan berada di atas permukaan laut, apa dimungkinkan dari sisi aturan, sehingga kita bisa membangun,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa program ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan pembangunan 1.100 kampung sebagai bagian dari transformasi besar sektor pesisir. “Budidaya itu masa depan,” ujarnya. Ia mencontohkan keberhasilan budidaya nila salin di Karawang yang kini dikembangkan menjadi proyek revitalisasi tambak seluas 20 ribu hektare di Jawa Barat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada September 2025 Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami kenaikan 0,14 persen. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya indeks harga yang diterima nelayan (It) sebesar 0,17 persen, lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) yang hanya 0,03 persen.

Peningkatan It terutama berasal dari naiknya harga ikan tongkol dan ikan teri sebesar 0,13 persen, sementara harga udang pada kelompok perairan umum justru turun 0,34 persen. Kenaikan Ib disebabkan peningkatan biaya produksi dan barang modal sebesar 0,09 persen, sedangkan indeks konsumsi rumah tangga turun 0,01 persen.

BPS sebelumnya mencatat NTN Agustus 2025 naik secara nasional, meskipun sempat turun 0,11 persen pada Juli. Kenaikan harga tongkol dan teri menjadi faktor utama penguatan NTN September. Sementara itu, KKP menargetkan produksi perikanan nasional sepanjang 2025 dapat mencapai 24,58 juta ton, setelah pada triwulan pertama tahun tersebut sektor perikanan tumbuh dua persen.