Menkopolhukam Kampanye Atasi Isu Keamanan di Kawasan ASEAN

IVOOX.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD mengkampanyekan aksi untuk mengatasi isu keamanan dan politik di kawasan dalam Pertemuan Ke-27 Dewan Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC) di Jakarta, Senin (4/9/2023).

"Jika kita tidak mengambil aksi untuk mengatasi isu ini, relevansi kita bisa jadi terganggu," ungkap Mahfud di pertemuan APSC (ASEAN Political Security Community) yang jadi bagian dari rangkaian acara Pertemuan Puncak (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang digelar di Jakarta dari 5-7 September 2023.

Selanjutnya Mahfud mengatakan bahwa negara-negara anggota ASEAN terus menghadapi ketidakpastian. Kekuatan komunitas ASEAN dihadapkan pada krisis yang terus muncul.

Kemudian secara internal, kemajuan yang tidak signifikan di Myanmar meninggalkan dampak negatif bagi ASEAN. Pencapaian dalam mengimplementasikan Cetak Biru APSC 2025 juga dibayangi oleh kurangnya kemajuan dalam penanganan isu di Myanmar.

Secara eksternal, ketegangan dan persaingan geopolitik kian meningkat. Hal itu, kata dia, dapat menyebabkan konflik terbuka yang terpaksa dihadapi kawasan ASEAN.

Dampak kemanusiaan dan sosial ekonomi dari perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina juga, menurut Mahfud, harus menjadi peringatan.

"Kita tidak boleh membiarkan situasi yang sama terjadi di kawasan kita dan melemahkan kemajuan yang telah dicapai ASEAN sejak 1967," katanya.

Untuk itu, Mahfud mengajak seluruh pihak untuk mengambil tindakan guna mengatasi isu-isu keamanan di kawasan.

Sebagai dewan yang diberi mandat untuk kerja sama politik dan keamanan di ASEAN, APSC disebut Mahfud perlu terus menyadari tantangan-tantangan spesifik yang ada di kawasan.

Pada Mei lalu, para pemimpin ASEAN mengadopsi Deklarasi Pemberantasan Perdagangan Manusia (TIP) yang Disebabkan oleh Penyalahgunaan Teknologi. Untuk itu, Mahfud mendorong implementasinya oleh badan-badan sektoral terkait.

"Kita perlu memastikan pencegahan, penuntutan para pelaku dan perlindungan terhadap korban," katanya.

Upaya itu diharapkan tidak hanya berlaku pada kasus perdagangan manusia, tetapi juga pada ancaman kejahatan terorganisasi transnasional lainnya yang kian meningkat.

"Tindak kejahatan seperti pencucian uang, obat-obatan terlarang dan terorisme, hanya bisa diatasi melalui kerja sama lintas batas yang lebih kuat," kata Mahfud.

Untuk itu, ia mendorong peningkatan kerja sama di kawasan dalam pengelolaan perbatasan, bantuan hukum lintas batas dan pertukaran informasi.