AS Sebut Penjualan Senjata ke Taiwan Demi Perdamaian

IVOOX.id, Jakarta -Amerika Serikat mengatakan penjualan senjata senilai USD2,2 miliar (setara Rp31 triliun) ke Taiwan akan berkontribusi terhadap stabilitas di Asia. Pernyataan disampaikan usai Tiongkok mendesak AS segera membatalkan rencana penjualan tersebut.

Kementerian Luar Negeri AS menegaskan bahwa penjualan senjata, termasuk ratusan unit tank tempur dan misil anti-pesawat, tidak akan mengubah pengakuan AS terhadap Beijing sebagai satu-satunya pemerintahan "Satu Tiongkok."

"Kepentingan kami di Taiwan adalah, terutama mengenai penjualan (senjata) militer ini, adalah mendorong perdamaian dan stabilitas di sepanjang selat, di sepanjang kawasan," kata juru bicara Kemenlu AS Morgan Ortagus kepada awak media, dilansir dari laman AFP, Selasa 9 Juli 2019.

"Jadi, tidak ada perubahan dalam pengakuan kami terhadap kebijakan Satu Tiongkok," lanjutnya. Satu Tiongkok adalah istilah yang menyatakan bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah satu-satunya pemerintahan resmi untuk Tibet, Hong Kong, Makau dan Taiwan.

Orgatus menambahkan penjualan senjata dilakukan AS semata sebagai bentuk kepatuhan terhadap undang-undang bertajuk Taiwan Relations Act. UU itu diloloskan Kongres AS pada 1979, yang mewajibkan Negeri Paman Sam untuk memastikan Taiwan dapat melindungi wilayah mereka sendiri dari berbagai ancaman.

Jika penjualan senjata ke Taiwan benar-benar terwujud, maka akan menjadi transaksi perlengkapan militer dengan nilai terbesar dari AS ke pulau kecil itu dalam beberapa dekade terakhir.

Menurut keterangan Agensi Kerja Sama Keamanan Pertahanan (DSCA), rencana penjualan senjata meliputi 108 unit tank jenis M1A2T Abrams, 250 misil anti-pesawat tipe Stinger dan sejumlah perlengkapan terkait lainnya dengan estimasi nilai Rp31 triliun.

DSCA menilai penjualan senjata ke Taiwan ini tidak akan "mengubah keseimbangan militer" di kawasan. Kongres AS telah mendapat informasi mengenai rencana penjualan ini, dan memiliki waktu 30 hari untuk menolak atau menerimanya, terhitung sejak tanggal 8 Juli.

Taiwan menjalankan pemerintahannya sendiri secara terpisah dari Tiongkok sejak berakhirnya perang sipil 1949. Namun Tiongkok menganggap Taiwan sebagai wilayah yang perlu disatukan kembali, bahkan dengan kekerasan jika memang diperlukan.