APSyFI Desak Pemerintah Amankan Pasar Tekstil Domestik Jelang Lebaran 2026

IVOOX.id – Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengamankan pasar tekstil dalam negeri menjelang momentum Lebaran 2026. Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menegaskan bahwa periode Lebaran tahun depan akan menjadi titik krusial yang menentukan apakah industri tekstil nasional mampu bangkit kembali atau justru melanjutkan tren pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih menghantui sektor tersebut.

Menurut Redma, momen Lebaran terakhir yang benar-benar memberikan dampak positif bagi produsen tekstil dalam negeri terjadi pada 2022, saat pasar domestik relatif terbebas dari banjir produk impor pascapandemi. “Lalu selama tiga tahun berturut-turut, barang impor terus menguasai pasar dan para produsen tekstil sudah tidak pernah lebaran lagi. Dampaknya adalah PHK dan penutupan pabrik,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Rabu (12/11/2025).

Untuk mengembalikan keseimbangan pasar, Redma mendesak pemerintah fokus pada dua hal utama, yaitu memberantas praktik impor ilegal dan mengendalikan impor melalui pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping Sementara (BMADS) atau Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS). “Penyakit utama kita di pasar domestik adalah persaingan yang tidak fair. Kita perlu segera menyelesaikan masalah ini agar industri dalam negeri bisa bangkit dengan momentum lebaran,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Rayon Tekstil, Agus Riyanto, meminta pelaku industri untuk tidak terburu-buru melakukan PHK menjelang Lebaran. “Meski kami tahu akan ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan pengusaha untuk THR karyawannya,” kata Agus.

Ia menambahkan bahwa anggota KAHMI Tekstil banyak yang terdampak jika gelombang PHK dan penutupan pabrik kembali terjadi. “Maka kita akan bersama-sama berupaya agar pemerintah tidak lagi pro pada barang impor,” ujarnya.

Agus juga mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Purbaya dalam memberantas impor pakaian bekas ilegal yang selama ini merusak pasar domestik. Meski dampaknya belum sepenuhnya terasa, KAHMI Tekstil menilai upaya tersebut menjadi sinyal positif atas komitmen pemerintah terhadap keberlangsungan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional.

“Tinggal kita menunggu gebrakan dari Kementerian Perindustrian untuk memotong kuota para importir yang selama bertahun-tahun menikmati fasilitas impor,” katanya.