"(Tahun) 2024 itu sebelum pemerintahan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, karena data ini adalah penilaian turunnya demokrasi pada 2024, berarti sebelum kepemimpinan pemerintah yang baru," ujar Pigai dalam konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Pada tahun 2024, indeks demokrasi Indonesia tercatat sebesar 6,44, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 6,53. Namun, Pigai menegaskan bahwa penurunan ini tidak serta-merta mencerminkan sikap anti-demokrasi pemerintah. Menurutnya, hal ini lebih disebabkan oleh perbedaan variabel penilaian yang digunakan oleh EIU.

Pigai menjelaskan bahwa EIU lebih menitikberatkan pada aspek aturan formal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, serta putusan peradilan yang dinilai dapat membatasi kebebasan demokrasi. Jika menggunakan pendekatan tersebut, ia mengakui bahwa ada sejumlah regulasi yang menjadi faktor utama penurunan indeks demokrasi, khususnya sejak tahun 2015 hingga 2024.

"Pertama, Peraturan Kapolri tentang hate speech pada 2015 yang sebenarnya mengunci kebebasan demokrasi," ujarnya.

Selain itu, Pigai juga menyoroti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang memungkinkan anggota dewan untuk melaporkan masyarakat yang mengkritik mereka.

"Berikutnya, revisi Undang-Undang KPK, serta Perppu tentang Ormas yang menjadi dasar pembubaran beberapa organisasi yang dianggap bertentangan dengan pemerintah," katanya.

Lebih lanjut, Pigai menyinggung penangkapan aktivis organisasi masyarakat sipil yang terjadi sejak 2015. Ia menilai berbagai kebijakan ini menjadi penyebab utama indeks demokrasi Indonesia terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.

"Fakta-fakta inilah yang mengunci dinamika demokrasi berkembang di Indonesia sehingga pada saat itu The Economist menyatakan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun," ujarnya.

Secara khusus, Pigai menyoroti peran DPR RI dalam penurunan indeks demokrasi pada 2024. Ia menyebut bahwa upaya DPR untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan ambang batas pencalonan kepala daerah turut berkontribusi dalam menurunnya penilaian demokrasi di Indonesia.

Apel Operasi Lintas Jaya 2025

Related Articles

0 comments

Leave a Reply