APBN 2027 Disahkan, DPR Tekankan Pemerataan Hasil Pembangunan

IVOOX.id – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus menjadi instrumen untuk memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan anggaran negara.

“RAPBN 2027 yang kami ajukan kepada sidang dewan yang terhormat ini tidak hanya bertumpu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Tidak ada maknanya pertumbuhan ekonomi tinggi bila kuenya tidak merata. Kita tidak menginginkan ada rakyat yang tersisih dalam gerak pembangunan,” kata Said dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Selasa (29/9/2026).

Dalam rapat tersebut, DPR bersama pemerintah menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, serta suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9 persen.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar US$75 per barel, lifting minyak 612,5 ribu barel per hari, serta lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.

Said mengatakan target pertumbuhan ekonomi 6 persen diarahkan untuk memperbesar skala ekonomi nasional sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.

“Target 6 persen dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi. Dengan skala ekonomi lebih besar, kita harapkan mayoritas rakyat mendapatkan manfaat dari aktivitas produksi dan konsumsi,” ujarnya.

Sejumlah indikator kesejahteraan juga ditetapkan dalam sasaran pembangunan 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 6–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, rasio gini 0,360–0,365, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57–3,49 juta orang.

Dari sisi postur anggaran, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp3.435,10 triliun, sedangkan belanja negara sebesar Rp4.106,26 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran ditetapkan Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Said menilai APBN tidak hanya berkaitan dengan angka penerimaan dan belanja, tetapi juga menyangkut kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan harga kebutuhan pokok.

“Dari setiap rupiah di APBN ada harapan terhadap kemudahan lapangan kerja, ada harapan terhadap kemudahan akses pendidikan dan kesehatan, ada harapan harga kebutuhan pokok bisa terjangkau, ada harapan untuk membiayai keadilan, ada harapan kualitas hidup mereka lebih baik,” katanya.

Seluruh fraksi di DPR RI menyatakan persetujuan terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2027 untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dan disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan tersebut kemudian dikukuhkan melalui pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Tiba saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2027, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” kata Puan.

“Setuju,” jawab anggota DPR serentak, dilanjutkan dengan ketuk palu sidang.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan apresiasi atas persetujuan DPR. Ia menyebut pembahasan RAPBN 2027 antara pemerintah dan DPR merupakan bagian dari proses demokrasi dalam menyusun kebijakan fiskal.

“Kami percaya, diskusi antara Pemerintah dan DPR merupakan dialektika yang sehat dalam demokrasi kita. Berbagai pandangan, masukan, dan pendalaman dalam proses pembahasan merupakan bagian penting untuk memperkaya arsitektur APBN kita agar semakin matang dan akuntabel,” kata Suahasil.

Menurut pemerintah, RAPBN 2027 disusun di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan dunia, dan tingginya suku bunga global. Di sisi lain, pemerintah menyebut fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan pertumbuhan ekonomi Semester I 2026 mencapai 5,45 persen dan inflasi yang terkendali.

“Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif, terarah, dan terukur, dengan defisit sebesar 2,40 persen terhadap PDB. Dengan desain tersebut, APBN 2027 tetap pro-growth, pro-welfare, sekaligus berkelanjutan,” ujarnya.

Anggaran 2027 akan dialokasikan untuk sejumlah prioritas nasional, antara lain pendidikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, ketahanan pangan Rp195,3 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun.

Suahasil berharap sinergi pemerintah dan DPR terus berlanjut dalam mengawal pelaksanaan APBN 2027 agar anggaran dapat dijalankan secara efektif dan akuntabel untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.