Angka Kemiskinan di Jabar belum Sepulih Sebelum Pandemi Covid-19 Melanda

IVOOX.id - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Marsudijono menyebut angka kemiskinan di Jawa Barat belum sepulih sebelum pandemi Covid-19 melanda.

Hal tersebut ia sampaikan setelah memaparkan garis kemiskinan (GK) Maret 2023 di Jawa Barat sebesar Rp495.229 per kapita per bulan. Menurutnya data tersebut pada posisi naik mencapai 9,42 persen dibandingkan Maret tahun lalu.

“Jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2023 sebesar tercatat 7,62% atau secara nilai 3,89 juta orang penduduk miskin di Jawa Barat,” jelas Marsudijono

BPS Jabar merilis data terbaru terkait angka kemiskinan di Jawa Barat pada Senin (17/7/2023) di kanal YouTube resmi BPS Jabar.

Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun lalu. per Maret 2023 jumlah penduduk miskin berada di angka 3,89 Juta, ini mengalami penurunan dibandingkan Maret tahun lalu di angka 4,07 juta penduduk.

Penurunan angka kemiskinan di Jabar sejalan dengan penurunan angka kemiskinan nasional. Atqo Mardiyanto, Sekertaris Utama BPS Pusat menyampaikan per Maret 2023 angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dibandingkan September 2022.

“Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,36% atau mencapai 25,9 Juta orang, tingkat kemiskinan pada Maret 2023 ini mengalami penurunan atau lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi September 2022,” ucap Atqo.

Ia menambahkan, persentase kemiskinan Nasional mengalami penurunan sebesar 0,21%, penurunan ini terjadi secara terus menerus seiring berkurangnya kasus Covid-19.

“Pada Maret 2023 ini, persentase penduduk miskin mengalami penurunan 0,21% dengan jumlah penduduk miskin 0,46 Juta dibandingkan kondisi September 2022 dan mengalami penurunan sebesar 0,18% dengan jumlah penduduk miskin 0,26 juta dibandingkan Maret 2022,” pungkas Atqo.

Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, (basic need approach), dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan non makanan)