Anggota Komisi VII DPR RI Pertanyakan Lifting Migas Turun, Tapi Cost Recovery Naik Terus

IVOOX.id – Sejumlah anggota Komisi VII DPR RI mempertanyakan cost recovery yang terus mengalami kenaikan tapi tidak diimbangi oleh peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas). Bahkan lifting Migas cenderung terus mengalami penurunan. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dengan SKK Migas dan PT Pertamina

“Kembali lagi pertanyaan kita adalah selama ini yang dipaparkan di paper perlu penambahan cost recovery, tapi faktanya hari produksinya turun. Kalau begini kita masukin aja ke Panja Migas," ujar Anggota Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Moreno Soeprapto di ruang Komisi VII DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/6/2024).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII Fraksi PKB Abdul Kadir Karding. Dia meminta agar pihak PT Pertamina (Persero) menjelaskan secara rinci kenapa cost recovery terus mengalami kenaikan sedangkan hasil lifting tidak signifikan.

“Saya cuma ingin dapat penjelasan lebih detail karena dari tahun ke tahun cost recovery itu naik terus, tapi kinerjanya atau hasil lifting-nya itu tidak beranjak signifikan,” ujar Anggota Komisi VII Fraksi PKB Abdul Kadir Karding.

Sementara Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menilai lifting minyak dan gas dalam negeri yang semakin jauh dari Long Term Plan (LTP) 1 juta barel minyak per hari pada tahun 2030. Dengan fakta itu, disebutnya, pemerintah terkesan tidak mendukung sektor ini atau setengah hati.

“Jadi jangan heran kalau lifting minyak ini terus merosot baik target tahunannya, maupun realisasinya. Boro-boro mendekati 1 juta barel per hari," keluh Mulyanto.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya mengusulkan target lifting migas pada RAPBN 2025 berkisar di angka 1,58 juta–1,64 juta barel setara minyak per hari (BOEPD). Artinya batas atas usulan lifting migas pada RAPBN 2025 sekitar 0,02 juta BOEPD lebih rendah daripada target lifting migas pada APBN 2024, yaitu sebesar 1,668 juta BOEPD.