Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memberi Pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/10), sebagaimana ditayangkan melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

"Sekali lagi 'policy' (kebijakan) setiap kementerian dan lembaga itu hati-hati. Urusan-urusan kecil, tapi sekarang ini semuanya sensitif," kata Jokowi.

Kepala Negara mencontohkan program konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik induksi yang akhirnya batal diberlakukan tahun ini.

Presiden mengakui bahwa program itu memang sebuah kebutuhan, tetapi pemilihan waktunya kurang tepat.

"Betul bahwa kita harus konversi tetapi 'timing'-nya bukan sekarang. Kompornya 1.800 (watt) artinya apa? Kita akan mengubah dari yang biasanya memakai 450 (watt) menjadi pemakai di atas 1.800 (watt)," katanya dilansir Antaranews.

"Di rakyat, hal-hal seperti itu menjadi sebuah guncangan. Hati-hati ini. Jadi seperti ini memang harus, yang berkaitan dengan rakyat, hati-hati 'policy'-nya," ujar Presiden menambahkan.

Presiden mengingatkan bahwa setiap K/L harus berkonsentrasi penuh terhadap tugas masing-masing sembari tetap memastikan bahwa setiap program yang diimplementasikan memiliki manfaat riil.

"Betul-betul dilihat bermanfaat riil atau ndak. Kalau ndak bisa dibelokkan ke hal-hal yang riil," ujar Presiden.

Sebelumnya pada 23 September 2022 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kepastian bahwa program konversi kompor LPG 3 kg ke kompor listrik induksi tidak akan diberlakukan pada tahun 2022.

Menurut Airlangga, hal itu ditempuh setelah pemerintah memantau dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat, termasuk memonitor pemberitaan di media, serta telah melihat langsung kondisi di lapangan terkait program tersebut.

Kendati demikian uji coba program tersebut tetap dilaksanakan di Bali dan Solo (Jawa Tengah) dengan penyaluran 2.000 unit purwarupa dari rencana 300 ribu unit, katanya.