Anggota DPR Sebut Pemerintah Mampu Tangani Banjir Aceh Tanpa Bantuan Asing

IVOOX.id – Anggota Komisi II DPR RI Ujang Bey meyakini pemerintah Indonesia masih memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani dampak bencana alam yang melanda Provinsi Aceh tanpa harus melibatkan bantuan dari negara lain. Keyakinan tersebut, menurut Bey, didasarkan pada perhitungan serta kalkulasi matang pemerintah terkait kemampuan nasional dalam penanganan bencana.

“Pemerintah masih memiliki keyakinan untuk menangani persoalan banjir di Aceh. Selama belum ada lampu hijau terkait bantuan asing, itu berarti pemerintah telah menakar dan memiliki kemampuan dalam menangani seluruh permasalahan yang ada,” ujar Bey dalam keterangan tertulis yang diterima Ivoox.id Kaims (18/12/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Bey menanggapi adanya surat dari Pemerintah Aceh yang ditujukan kepada sejumlah lembaga internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNDP, dan UNICEF. Menurutnya, langkah tersebut tidak perlu disikapi secara berlebihan, mengingat pemerintah pusat masih terus bekerja dalam merespons kondisi darurat di wilayah terdampak banjir.

Bey menekankan, hal terpenting saat ini adalah memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi agar kebutuhan masyarakat yang terdampak dapat segera terpenuhi. Ia mengingatkan agar perhatian tidak teralihkan pada polemik administratif, melainkan tetap fokus pada upaya pemulihan di lapangan.

“Terkait surat itu, tidak perlu ditanggapi secara reaksioner. Yang terpenting adalah pemerintah bergerak cepat, tepat, dan simultan agar keluhan masyarakat terdampak banjir dapat segera tertangani,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai NasDem itu juga mendorong adanya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Ia berharap Kementerian Dalam Negeri dapat berperan aktif menjembatani komunikasi dengan Pemerintah Aceh agar tidak muncul perbedaan persepsi di tengah masyarakat.

“Saya berharap dalam waktu dekat, Mendagri, sebagai kementerian yang membawahi pemerintahan daerah, dapat mengomunikasikan hal ini dengan baik bersama Pemerintah Aceh agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” katanya.

Menurut Bey, koordinasi yang solid antara pusat dan daerah sangat penting, terutama dalam situasi bencana, agar penanganan dapat berjalan efektif dan kepercayaan publik tetap terjaga. Ia menilai, pemerintah pusat memiliki pengalaman dan sumber daya yang cukup untuk mengelola bencana alam di berbagai wilayah Indonesia.

Mendagri Pelajari Permintaan Bantuan dari Pemprov Aceh ke UNDP, UNICEF

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut akan mempelajari surat permintaan bantuan yang dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu UNDP dan UNICEF.

Tito memilih tidak banyak berkomentar saat diminta pendapatnya mengenai surat permintaan bantuan tersebut.

"Nanti kita pelajari," kata Mendagri Tito Karnavian saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (16/12/2025)  malam selepas Sidang Kabinet Paripurna, dikutip dari Antara.  

Dalam kesempatan yang sama, Tito juga mengaku belum membaca surat permintaan yang dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua badan asing tersebut.

"Saya belum baca, saya belum tahu bentuk bantuannya seperti apa," ujar dia.

Juru Bicara Pemerintah Provinsi Aceh Muhammad MTA kepada wartawan, Minggu, 14 Desember 2025, membenarkan Pemerintah Provinsi Aceh mengirim surat permintaan bantuan kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), karena dua lembaga itu punya pengalaman terlibat dalam masa pemulihan dan rehabilitasi pengungsi terutama pascabencana tsunami di Aceh pada 2004.

"Benar (sudah melayangkan surat, red.), (karena) mempertimbangkan mereka lembaga resmi PBB yang ada di Indonesia, maka meminta keterlibatan mereka dalam pemulihan. Kami rasa sangat dibutuhkan," kata Muhammad MTA.

Dia kemudian menyebut setidaknya ada 77 lembaga dan 1.960 relawan masuk Aceh yang turun langsung ke daerah-daerah terdampak bencana, menyalurkan bantuan, dan membantu para pengungsi. Lembaga-lembaga itu terdiri atas organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, maupun internasional.

"Besar kemungkinan keterlibatan lembaga dan relawan akan terus bertambah dalam respons kebencanaan ini. Atas nama masyarakat Aceh dan korban, Gubernur sangat berterima kasih atas niat baik dan kontribusi yang sedang mereka berikan demi pemulihan Aceh," kata Jubir Pemprov Aceh.

Gubernur yang disebut oleh jubir Pemprov Aceh itu merujuk pada Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat pada 25 November 2025.