Anggota DPR Sebut Bendera One Piece Berbeda dengan Bintang Kejora, Tidak Punya Dimensi Ideologis

IVOOX.id – Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh mengatakan pengibaran bendera bajak laut dari serial anime One Piece yang marak di sejumlah wilayah di Indonesia seharusnya dilihat dalam konteks budaya populer. Selama tidak melanggar aturan seperti dikibarkan lebih tinggi dari Bendera Merah Putih maka tidak ada pelanggaran serius yang perlu dikhawatirkan.

“Kalau kita objektif, Bendera One Piece ini tidak punya makna ideologis atau separatis. Ia berasal dari karya fiksi dan cenderung dimaknai sebagai simbol fandom atau seni populer. Maka sangat wajar jika masyarakat, terutama generasi muda, memakainya sebagai bentuk ekspresi,” kata Oleh dalam pernyataan resmi yang diterima ivoox.id Kamis (7/8/2025).

Ia memuji respons Presiden Prabowo Subianto menanggapi pengibaran bendera One Piece sebagai cerminan kedewasaan dan kenegarawanan dalam merespons ekspresi publik yang tidak mengancam kedaulatan negara.

“Presiden Prabowo menunjukkan jiwa kenegarawanan yang matang dengan tidak bersikap reaktif atas pengibaran bendera One Piece. Ini menunjukkan beliau mampu memahami bahwa fenomena tersebut merupakan bagian dari ekspresi masyarakat, bukan ancaman terhadap negara,” katanya.

Pernyataan Presiden Prabowo disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang memastikan bahwa Presiden tidak terganggu dengan fenomena ini. Oleh bahkan menyamakan sikap tersebut dengan pendekatan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang dikenal toleran terhadap ekspresi budaya, termasuk membolehkan bendera Bintang Kejora selama tidak lebih tinggi dari Merah Putih.

Oleh menilai respons yang tenang dari pemerintah sangat penting agar simbol yang awalnya hanya hiburan tidak bergeser makna menjadi simbol perlawanan. “Bila pemerintah justru bertindak represif, misalnya dengan razia atau penangkapan, maka bendera One Piece yang awalnya hanya simbol hiburan bisa bergeser makna menjadi simbol perlawanan atau bahkan politik,” ujarnya.

Ia pun mendorong pemerintah untuk memperbanyak pendekatan kultural, terutama dalam momentum bulan kemerdekaan. Ia mengusulkan adanya kegiatan budaya dan seni yang menyasar generasi muda, sebagai bentuk counter-narasi yang lebih efektif dan edukatif.

“Kebetulan ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Pemerintah bisa menggelar lomba-lomba budaya, seni, dan kegiatan bertema nasionalisme yang menyasar generasi muda. Libatkan sekolah, komunitas seni, dan para kreator konten agar pesan cinta tanah air bisa relevan dan menarik,” katanya.

Sebagai catatan, tren budaya populer Jepang memang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan remaja. Hingga saat ini belum ditemukan indikasi bahwa penggunaan simbol seperti bendera One Piece mengarah pada gerakan politik atau separatis.