Anggota DPR Minta Wacana WFH untuk Hemat BBM Dikaji Ulang

IVOOX.id – Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ateng Sutisna, meminta pemerintah meninjau kembali rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai langkah menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai target penghematan hingga 20 persen yang disampaikan pemerintah perlu dikaji lebih dalam agar sesuai dengan kondisi di lapangan.

“WFH satu hari belum tentu efektif menurunkan konsumsi BBM. Ada kemungkinan justru terjadi pergeseran aktivitas dari mobilitas kerja ke aktivitas non-esensial,” ujar Ateng dalam siaran pers, Jumat (27/3/2026).

Menurut Ateng, upaya menekan beban subsidi energi memang menjadi kebutuhan mendesak di tengah tekanan harga minyak global serta ketidakpastian geopolitik. Namun demikian, kebijakan yang diambil harus didasarkan pada perhitungan yang matang dan tepat sasaran, bukan sekadar asumsi.

“Tanpa pembatasan aktivitas seperti saat pandemi, masyarakat akan tetap bepergian. Bahkan, jika kebijakan ini diterapkan mendekati akhir pekan, hal itu berpotensi mendorong peningkatan mobilitas ke luar kota," kata Ateng.

Selain itu, Ateng juga menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi timbul. Berkurangnya aktivitas perkantoran dinilai dapat menekan pendapatan pelaku usaha kecil di sekitar kawasan kerja, mulai dari pedagang kaki lima hingga pengemudi transportasi daring.

“Jangan sampai kebijakan penghematan energi justru berdampak pada ekonomi masyarakat kecil yang bergantung pada aktivitas harian di area perkantoran,” ujar Ateng.

Di sisi lain, Ateng menjelaskan, biaya operasional tidak sepenuhnya berkurang, melainkan berpindah ke rumah tangga, seperti meningkatnya konsumsi listrik. Hal ini membuat efektivitas kebijakan WFH dalam konteks penghematan energi patut dipertanyakan. Ia menegaskan bahwa kebijakan penghematan energi seharusnya difokuskan pada pembenahan sistem distribusi subsidi agar lebih tepat sasaran.

"Persoalan utama bukan hanya pada jumlah konsumsi, melainkan pada siapa yang menikmati subsidi," kata Ateng.

Karena itu, Ateng mendorong pemerintah untuk memperketat penyaluran BBM bersubsidi, termasuk membatasi penggunaannya bagi kendaraan dengan kapasitas mesin besar. Langkah ini dinilai lebih efektif dalam menekan konsumsi tanpa membebani masyarakat kecil. Lalu percepatan reformasi skema subsidi juga penting agar bantuan energi benar-benar diterima oleh kelompok yang berhak.

“Penghematan harus dilakukan dengan cara yang tepat, jangan sampai kebijakan yang diambil justru membebani masyarakat tanpa menyentuh akar persoalan,” kata Ateng.