Anggota DPR Minta Pemutihan BPJS Harus Adil dan Tepat Sasaran

IVOOX.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mengatakan, rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan harus berlandaskan keadilan sosial dan dilaksanakan dengan tepat sasaran. 

“Kebijakan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tidak mampu. Tetapi, pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan rasa ketidakadilan bagi peserta yang disiplin membayar iuran,” kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Ivoox.id Jumat (7/11/2025).

Pemerintah berencana menghapus tunggakan iuran sekitar 23 juta peserta BPJS Kesehatan, terutama dari kelompok pekerja informal. Langkah ini diharapkan dapat meringankan masyarakat yang kesulitan membayar serta menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional. Kebijakan tersebut akan diberlakukan akhir 2025 dengan sasaran utama peserta kategori Bukan Penerima Upah, seperti pedagang, buruh lepas, dan petani.

Menurut Netty, upaya memastikan tidak ada masyarakat kehilangan hak layanan kesehatan karena masalah ekonomi tidak boleh mengabaikan prinsip gotong royong dan rasa keadilan dalam sistem jaminan kesehatan. “Kemudahan ini hanya diberikan kepada peserta yang benar-benar memenuhi kriteria tidak mampu,” ujarnya.

Politisi Fraksi PKS itu menekankan bahwa validitas data menjadi faktor paling krusial. Ia meminta verifikasi dan sinkronisasi antara data BPJS Kesehatan, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, serta data kependudukan daerah dilakukan secara menyeluruh sebelum kebijakan diberlakukan. “Verifikasi dan sinkronisasi data mutlak dilakukan agar kebijakan ini tidak salah sasaran. DPR akan ikut mengawasi agar penghapusan tunggakan benar-benar berbasis data dan bukan pendekatan administratif semata,” ujarnya.

Netty juga mengingatkan agar masyarakat tidak salah memahami kebijakan ini sebagai pemutihan menyeluruh bagi seluruh penunggak iuran. Menurutnya, kehati-hatian menjadi syarat penting agar keberlanjutan keuangan BPJS tetap terjaga dan keadilan bagi peserta yang patuh tetap dihormati. “Harus ada mekanisme yang memastikan hanya peserta yang masuk kategori miskin dan rentan ekonomi yang menerima manfaat,” katanya.

Ia menegaskan perlunya edukasi publik agar tidak muncul persepsi bahwa tunggakan bisa dengan mudah dihapus. Baginya, kesadaran membayar iuran tetap harus ditumbuhkan. “Pemutihan jangan sampai membuat masyarakat berpikir bahwa menunggak bisa dimaafkan. Kesadaran membayar iuran harus terus ditumbuhkan sebagai bentuk gotong royong sosial menjaga kesehatan bersama,” ujarnya.

Netty menutup dengan memastikan bahwa DPR akan mendukung kebijakan pemerintah selama pelaksanaannya dijalankan dengan kehati-hatian dan berpihak pada mereka yang berhak. “Kita mendukung pemerintah dalam upaya meringankan beban masyarakat, tetapi juga akan memastikan kebijakan ini dijalankan dengan hati-hati, adil, dan berpihak kepada yang berhak,” katanya.