Anggota DPR Minta Pemerintah Prioritaskan Kepentingan Nasional hadapi Tarif Trump, BRICS, dan Tren Deglobalisasi

IVOOX.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, menegaskan pentingnya Pemerintah Indonesia untuk memprioritaskan kepentingan nasional dalam menghadapi dinamika perdagangan global yang semakin kompleks. Menurutnya, Pemerintah harus cermat mengantisipasi dampak dari berbagai kebijakan dagang negara besar, mulai dari era tarif tinggi Donald Trump hingga pengaruh blok ekonomi baru seperti BRICS dan tren deglobalisasi.

Terkait tarif ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat, dirinya memuji capaian pemerintah yang berhasil menurunkan tarif ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat menjadi 19 persen pasca negosiasi dengan pemerintahan Donald Trump. Langkah ini, menurutnya, menjadi nafas baru bagi para eksportir, terutama pelaku UMKM dan industri kerajinan Bali yang banyak bergantung pada pasar Amerika.

“Ini prestasi. Tadinya teman-teman di Bali, terutama ASPH, sudah mulai deg-degan karena ekspor ke Amerika cukup besar, khususnya barang-barang seni. Hampir semua orang yang sudah sejahtera sedikit pasti mau punya barang seni, dan banyak asalnya dari Bali,” ujar Demer, sapaan akrabnya, dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan Budi Santoso di Gedung DPR RI, Rabu (16/7/2025).

Meski mengapresiasi capaian tersebut, Gde mengingatkan bahwa tantangan ke depan tetap besar. Menurutnya, perubahan global, seperti munculnya BRICS dan memanasnya hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan Cina dan Rusia, menuntut respons kebijakan yang cepat dan tepat.

Ia menyoroti pentingnya agar hasil-hasil pertemuan bilateral dan multilateral Indonesia, termasuk dengan BRICS dan ASEAN, bisa segera diwujudkan dalam kebijakan teknis di tingkat kementerian.

“Jangan sampai lawatan puluhan jam Pak Presiden ke luar negeri hanya berhenti jadi headline, tapi tidak terimplantasikan di kementerian. Kalau tidak, yang gagal bukan Pak Prabowo, tapi kita di bawah ini yang tak mengeksekusi,” katanya.

Gde juga menyoroti tren deglobalisasi yang semakin menguat, di mana negara-negara maju kini gencar memproteksi pasar dalam negeri melalui kebijakan tarif, nontarif, hingga mempertimbangkan kembali keanggotaan di organisasi multilateral seperti WTO.

Atas kondisi ini, ia mendorong Kementerian Perdagangan untuk lebih serius menyusun kebijakan barrier yang bertujuan melindungi industri strategis nasional. Menurutnya, penguatan hambatan perdagangan seperti pajak dan kuota impor menjadi langkah penting agar pasar domestik tidak dibanjiri produk asing secara tidak terkendali.