Anggota DPR Minta Pemerintah Belajar dari Bencana Sumatra dan Aceh untuk Cegah Krisis Lingkungan di Kalimantan Timur

IVOOX.id – Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin meminta pemerintah menjadikan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Sumatra dan Aceh sebagai alarm keras untuk memperbaiki tata kelola lingkungan di Kalimantan Timur. Ia menilai provinsi tersebut kini berada pada titik rawan bencana ekologis akibat masifnya aktivitas pertambangan dan kerusakan lingkungan yang terus terjadi selama bertahun-tahun.

“Peristiwa yang terjadi di Pulau Sumatra harus kita tahan agar tidak terulang, misalnya di Kalimantan Timur. Karena Kalimantan Timur sangat rawan terjadi bencana seperti yang terjadi di Pulau Sumatra dan Aceh,” ujar Syafruddin dalam Rapat Kerja Komisi XII dengan Menteri Lingkungan Hidup di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, dalam keterangan resmi yang diterima ivoox.id Kamsi (4/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa Kalimantan Timur menjadi lokasi operasi sejumlah perusahaan tambang raksasa yang dianggap telah menggerus kawasan hutan dan mencemari sungai. Syafruddin menyebut sejumlah nama besar seperti PT KPC, Berau Coal, Indominco, PT Bayan, PT IITM Group, hingga Kideco sebagai perusahaan yang beroperasi secara intensif di wilayah tersebut. Menurutnya, kerusakan lingkungan yang dihasilkan perusahaan tambang telah memberikan tekanan besar pada ekosistem lokal. “Perusahaan-perusahaan tambang terus-menerus menggunduli hutan dan tentu saja mencemari sungai dan air di sana,” ujarnya.

Syafruddin juga menyoroti keberadaan sekitar 1.700 lubang tambang yang belum direklamasi yang ia sebut sebagai ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat. Lubang-lubang ini, kata dia, bukan hanya meninggalkan kerusakan lingkungan, tetapi juga telah merenggut nyawa manusia. “Sudah menelan korban, ada 51 anak yang meninggal di lubang tambang. Itu baru korban yang meninggal di lubang tambang, belum yang akibat bencana seperti di Pulau Sumatera,” kata Politisi Fraksi PKB tersebut.

Menurut Syafruddin, aktivitas pertambangan juga telah memicu penggundulan hutan dan pencemaran di sejumlah sungai. Dampak ini tidak hanya merusak kualitas lingkungan, tetapi juga menghilangkan anak-anak sungai yang selama ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem setempat. Ia menilai kondisi tersebut semakin memperbesar risiko bencana, mulai dari banjir hingga longsor.

Karena itu, Syafruddin mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk memperketat seluruh proses perizinan lingkungan, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan. Ia menilai langkah cepat dan tegas diperlukan untuk mencegah terjadinya bencana serupa yang kini menghantui Kalimantan Timur.

Menutup pernyataannya, Syafruddin kembali menegaskan urgensi penanganan di provinsinya. Ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih sebelum kerusakan semakin meluas dan mengancam keselamatan warga. “Sekali lagi, mohon atensi Pak Menteri dan jajaran. Kalimantan Timur kalau bisa ditangani serius, jangan sampai terjadi seperti di Sumatra,” ujarnya.