Anggota DPR Minta Kapolri Baru Jenderal Suyudi Hapus Budaya “No Viral No Justice”

IVOOX.id – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menyampaikan sejumlah harapan kepada Jenderal Suyudi Ario Seto yang baru dilantik sebagai Kapolri. Benny meminta Suyudi mendorong reformasi di tubuh Polri, termasuk menghapus budaya “no viral no justice” dan memastikan aparat tidak bersikap represif terhadap masyarakat.

“Tentunya kami menyampaikan selamat kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas amanah barunya sebagai Kapolri. Tugas Jenderal Suyudi ke depan cukup berat, untuk mengembalikan marwah Polri sebagai pelayan masyarakat,” kata Benny K Harman dalam keterangan pers, Jumat (2/10/2026).

Benny meminta Suyudi memastikan Polri menjalankan fungsi sebagai alat negara dan lembaga penegak hukum, bukan alat kekuasaan. Ia juga mendorong adanya reformasi kultural agar orientasi kepolisian lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

“Harus ada reformasi kultural Polri, dari Arogansi ke pelayanan. Kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, kasus penganiayaan warga masih membekas. Harapan kami, Kapolri baru harus berani menghapus kultur ‘no viral no justice’, serta tegakkan zero tolerance untuk pungli, pemerasan, dan backing,” kata Benny.

Benny juga meminta penegakan hukum dilakukan secara profesional serta mengedepankan metode penyidikan berbasis bukti. Ia menyoroti penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE untuk membungkam kritik serta meminta adanya aturan yang lebih jelas mengenai penerapannya.

“Penggunaan UU ITE untuk pembungkaman kritik harus dihentikan. Butuh Peraturan Kapolri yang jelas untuk membatasi penggunaan pasal defamasi,” ujar Benny.

Dalam penanganan tindak pidana, Benny berharap Polri tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap aktor intelektual dalam perkara besar seperti perjudian daring, narkotika, pertambangan ilegal, dan perdagangan orang.

“Untuk itu kami meminta komitmen Kapolri baru untuk berani mengungkap aktor intelektual, dan stop pendekatan represif untuk masyarakat kecil (petani, pengemudi ojol, aktivis),” ujarnya.

Benny turut meminta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, transparansi anggaran serta rekrutmen, hingga perbaikan layanan pengaduan masyarakat.

Di sisi lain, Suyudi menyampaikan komitmennya untuk membangun perubahan dari internal kepolisian. Ia menegaskan anggota Polri tidak boleh menggunakan alasan target pekerjaan untuk melakukan pelanggaran hukum.

"Anggota tidak boleh dipaksa mencapai target dengan cara yang melanggar hukum. Sebaliknya, tidak ada tekanan pekerjaan yang dapat menjadi pembenaran untuk memeras, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi beking kegiatan ilegal, atau menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang," katanya.

"Semangat yang ingin saya hidupkan sederhana. Tidak arogan, tidak berbohong, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak menyakiti masyarakat secara sewenang-wenang," ujar Suyudi.