Anggota DPR Kritik Rencana Impor 2 Juta Sapi Perah di Tengah Produksi Lokal yang Tidak Terserap

IVOOX.id – Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, mengkritik rencana pemerintah untuk mengimpor 2 juta sapi perah melalui 60 perusahaan guna memenuhi kebutuhan susu nasional. Ia menyayangkan kebijakan ini, terutama di saat produksi susu lokal dari peternak tidak terserap maksimal.  

"Sebagai negara agraris, kita seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri, bahkan untuk ekspor. Tapi kenyataannya, produksi susu petani lokal terbuang sia-sia, sementara kita justru mengimpor sapi perah," kata Herman dalam keterangan pers yang diterima ivoox.id Minggu (17/11/2024).

Herman menilai masalah utama terletak pada distribusi yang tidak efektif, bukan pada kapasitas produksi lokal. Ia mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki pengelolaan distribusi dengan mengintegrasikan kementerian terkait agar hasil produksi petani memiliki pasar yang pasti. 

"Petani kita sebenarnya mampu memproduksi susu dalam jumlah besar. Namun, distribusi yang buruk membuat produk mereka tidak bisa terserap. Masalah ini juga terjadi pada komoditas lain seperti wortel, bawang merah, dan cabai, yang sering menghadapi krisis harga," kata politisi Partai Gerindra ini. 

Ia mengusulkan agar pemerintah membangun sistem distribusi berbasis klaster agraris. Dengan pendekatan ini, produksi, distribusi, dan pemasaran dapat terintegrasi lebih baik. "Ini solusi jangka panjang untuk memastikan hasil produksi petani terhubung langsung dengan pasar," ujarnya. 

Herman juga memperingatkan bahwa rencana impor sapi perah dapat melemahkan daya saing petani lokal, yang saat ini sudah menghadapi berbagai tantangan. "Kebijakan impor ini berpotensi membuat petani kita semakin kehilangan harapan. Kita seharusnya fokus memperkuat produksi lokal, bukan mengandalkan impor," katanya. 

Ia menyarankan agar program nasional seperti *Makan Bergizi Gratis* dimanfaatkan untuk meningkatkan penyerapan produksi susu lokal. "Program ini bisa menjadi solusi ganda, meningkatkan gizi masyarakat sekaligus memberdayakan ekonomi petani lokal," katanya. 

Menurut Herman, pemerintah harus segera merumuskan kebijakan konkret yang tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi petani dan peternak. "Para pembantu presiden harus bergerak cepat. Keterlambatan hanya akan memperburuk keadaan, mengancam ketahanan pangan, dan merugikan petani," ujarnya. 

Ia optimistis Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan agraria global, tetapi hal ini membutuhkan perhatian serius pada sektor agraris. "Petani adalah pilar ketahanan pangan dan ekonomi bangsa. Negara wajib memberikan solusi yang mendukung keberlanjutan sektor ini," ujarnya. 

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, sebelumnya menjelaskan bahwa 60 perusahaan, baik domestik maupun asing, akan berinvestasi dalam industri sapi perah dengan mengimpor sekitar 2 juta ekor sapi. Langkah ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan susu yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. 

Namun, rencana tersebut menuai kritik karena sebagian besar susu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia, sekitar 80%, masih bergantung pada impor dari negara seperti Selandia Baru dan Australia. Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menyatakan bahwa pemerintah sedang mengevaluasi regulasi impor susu untuk mengatasi kelebihan produksi susu lokal yang tidak terserap oleh industri pengolahan. 

Langkah-langkah ini diharapkan dapat menyeimbangkan kebutuhan susu nasional dengan keberlanjutan produksi lokal, meskipun tantangan dalam implementasinya masih menjadi perhatian banyak pihak.