Anggota DPR Kritik Rencana Impor 1 Juta Sapi Perah untuk Program Makan Bergizi Gratis

IVOOX.id – Anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I Pulau Sumbawa, Johan Rosihan, merespons rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta ekor sapi perah guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan diusung presiden terpilih Prabowo Subianto. Johan mengkritik rencana impor ini, karena menurutnya, langkah tersebut justru akan memberatkan neraca perdagangan pangan Indonesia dan meningkatkan ketergantungan pada impor dari negara lain.

“Saya setuju Program MBG ini patut didukung karena dapat meningkatkan kualitas kesehatan siswa kita secara nasional. Semoga program ini benar-benar memberikan nutrisi yang baik untuk meningkatkan kualitas para siswa di seluruh sekolah. Namun, pelaksanaannya jangan sampai menimbulkan masalah baru seperti terus menambah jumlah impor pangan, padahal masih banyak alternatif lain selain memperluas impor,” ujar Johan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/10/2024).

Johan menyarankan bahwa pelaksanaan program MBG seharusnya dilakukan dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan impor pangan Indonesia sudah sangat tinggi. Menurutnya, saat ini 54% kebutuhan daging sapi dan kerbau serta 80% kebutuhan susu di Indonesia berasal dari impor.

Johan juga mengusulkan agar Program MBG menjadi intervensi gizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal seperti sayuran, ikan, dan telur. “Untuk kebutuhan protein dalam Program MBG, bisa menggunakan menu berbahan ikan, karbohidrat dari pangan lokal, serta bahan pangan lainnya dari potensi lokal. Yang terpenting adalah gizi seimbang, bukan hanya berfokus pada daging dan susu,” katanya.

Politisi dari Fraksi PKS ini menekankan pentingnya pemerintah untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi lokal dalam memenuhi kebutuhan nutrisi program MBG. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa faktor agar program ini sukses, termasuk anggaran yang memadai, manajemen logistik yang baik, strategi kolaboratif, dan penerapan teknologi inovatif.

“Agar program ini berhasil, diperlukan anggaran yang memadai, manajemen logistik yang bagus, strategi kolaboratif, dan teknologi yang inovatif. Selain itu, perlu adanya penguatan pendidikan gizi pada seluruh lapisan masyarakat. Jadi, solusinya bukan terus memperluas impor yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan mencederai kedaulatan pangan nasional,” ujar Johan.

Menurut Johan, penggunaan bahan pangan lokal yang sudah dikenal masyarakat akan lebih mudah diterima dan memiliki kesinambungan tinggi. Ia berharap pemerintah bisa fokus pada penggunaan pangan lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

“Saya yakin penggunaan bahan pangan lokal dapat menjadi dasar intervensi gizi yang efektif dalam mengatasi permasalahan gizi di masyarakat seperti stunting dan gizi kurang. Program ini berpotensi memberikan dampak positif dalam mengatasi persoalan gizi di tengah masyarakat kita,” kata Johan.