Anggota DPR Ingatkan Pola PJJ akibat Bencana Perlu Diubah Jika Diterapkan dalam Jangka Panjang

IVOOX.id – Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dinilai dapat menjadi salah satu langkah untuk melindungi kesehatan peserta didik ketika kondisi tertentu mengharuskan pembatasan pembelajaran tatap muka. Namun, penerapannya dalam jangka panjang dinilai membutuhkan penyesuaian agar tidak berdampak terhadap kualitas pendidikan.

Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi mengatakan PJJ dapat menjadi kebijakan yang tepat untuk merespons situasi yang membuat peserta didik perlu mengurangi aktivitas belajar secara langsung. Menurutnya, kesehatan anak tetap harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan pola pembelajaran.

“Menurut saya itu langkah yang baiklah. Cuma jangan gegabah,” kata Nur Purnamasidi dalam keterangan resmi, Selasa (8/9/2026).

Politisi Partai Golkar tersebut mengingatkan pengalaman penerapan PJJ ketika pandemi Covid -19. Menurutnya, pembelajaran jarak jauh pada periode tersebut turut memberikan dampak terhadap capaian pembelajaran peserta didik.

“Kita sudah punya kejadian dulu ketika Covid-19, dan itu berdampak terhadap tingkat TKA kita turunin,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV tersebut.

Karena itu, Nur Purnamasidi menilai penerapan PJJ kembali perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan melindungi kesehatan peserta didik dan keberlangsungan proses pendidikan. Jika kebijakan tersebut harus diterapkan dalam waktu panjang, pola pembelajarannya dinilai tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama seperti saat pandemi.

“PJJ ini menurut saya memang bagian dari kita menyelamatkan kesehatan anak-anak kita. Tapi menurut saya, kalau pun misalnya jangka panjang, perlu diubah,” katanya.

Menurutnya, perubahan pola pembelajaran diperlukan agar kebijakan PJJ tidak menimbulkan persoalan baru di sektor pendidikan. Adaptasi metode pembelajaran menjadi penting untuk memastikan peserta didik tetap mendapatkan proses pendidikan yang efektif meskipun tidak sepenuhnya mengikuti kegiatan belajar secara tatap muka.

“Pola PJJ-nya perlu diubah, tidak seperti yang sebelum-sebelumnya,” kata politisi dari dapil Jawa Timur IV itu.

Nur Purnamasidi juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh apabila PJJ harus diterapkan dalam jangka panjang. Evaluasi tersebut mencakup kesiapan model pembelajaran, metode pengajaran, hingga mekanisme untuk mengukur capaian belajar peserta didik.

Menurutnya, PJJ seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai solusi sementara ketika terjadi kondisi tertentu, tetapi juga harus memiliki pola yang mampu menjaga kualitas pendidikan apabila penerapannya berlangsung lebih lama.

Dengan demikian, perlindungan kesehatan peserta didik dan pemenuhan hak atas pendidikan tetap dapat berjalan beriringan. Pemerintah dinilai perlu memastikan setiap kebijakan pembelajaran memiliki kesiapan sistem dan metode yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.