Anggota DPR Ingatkan APBN Tak Cukup Dongkrak Ekonomi, Swasta Harus Diberi Ruang Tumbuh

IVOOX.id – Anggota DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan pentingnya peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, berbagai kebijakan yang dinilai kurang berpihak kepada dunia usaha berpotensi menghambat aktivitas bisnis dan melemahkan kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan nasional.

Firman menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata untuk mencapai target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ia menilai sektor swasta merupakan motor utama yang selama ini menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta mendukung penerimaan negara melalui pajak.

“Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang penerimaan negara melalui pajak. Kalau regulasi justru mematikan usaha yang sudah berjalan, maka cita-cita pembangunan hanya akan jadi wacana,” ujar Firman dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id di Jakarta, Sabtu (30/5/2026).

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa ruang fiskal pemerintah saat ini sangat terbatas. Menurutnya, sebagian besar anggaran negara telah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan strategis, seperti sektor pendidikan, subsidi energi, belanja pegawai, dan pembangunan infrastruktur.

“Dengan alokasi 20 persen untuk pendidikan, subsidi energi, gaji ASN, dan infrastruktur, ruang gerak APBN sangat terbatas. Karena itu, pemerintah harus memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta untuk tumbuh,” katanya.

Firman menilai keberhasilan negara-negara maju tidak hanya ditopang oleh kekuatan anggaran pemerintah, tetapi juga karena terciptanya iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Oleh sebab itu, pemerintah diharapkan mampu berperan sebagai fasilitator yang menciptakan kepastian hukum dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha.

“Negara maju tidak dibangun dengan mengandalkan APBN semata, tapi dengan ekosistem swasta yang sehat. Pemerintah harus memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan pesaing,” tegas Wakil Ketua Umum Kadin tersebut.

Ia juga menyoroti kebutuhan dunia usaha terhadap kepastian regulasi dan kebijakan yang mendukung investasi. Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi berbagai aturan yang dinilai dapat menghambat pertumbuhan sektor swasta.

“Kalau swasta tumbuh, pajak naik, lapangan kerja terbuka, daya beli masyarakat meningkat, dan APBN pun ikut sehat. Inilah sinergi yang harus dibangun,” ujar Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu.

Selain itu, Firman menyinggung fenomena penutupan sejumlah gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di beberapa daerah. Ia menilai kondisi tersebut menjadi sinyal yang perlu dicermati karena berdampak tidak hanya pada perusahaan, tetapi juga terhadap tenaga kerja dan pelaku UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok usaha.

“Kalau usaha-usaha besar maupun menengah mulai tertekan hingga menutup gerai, dampaknya bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada pekerja, UMKM pemasok, hingga perputaran ekonomi daerah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.

Firman menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen serta agenda hilirisasi industri akan sulit tercapai tanpa dukungan dan keberpihakan yang nyata terhadap sektor swasta.

“Tanpa keberpihakan nyata pada sektor swasta, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan hilirisasi industri akan sulit tercapai,” ujar Firman.