Anggota DPR Dorong Penguatan Mitigasi Bencana Geologi di Tengah Erupsi Sejumlah Gunung Api

IVOOX.id – Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong pemerintah memperkuat kapasitas mitigasi bencana geologi menyusul aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia.

Meitri menilai aktivitas vulkanik yang terjadi dalam waktu berdekatan menjadi pengingat bahwa sistem mitigasi bencana perlu terus diperkuat. Menurutnya, penguatan tidak hanya menyangkut pemantauan aktivitas gunung api, tetapi juga mencakup pengolahan data, pemetaan kawasan rawan bencana, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat.

“Erupsi sejumlah gunung api menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperkuat sistem mitigasi bencana geologi. Kita membutuhkan pemantauan yang andal, instrumen yang semakin baik, data yang akurat, serta sistem informasi yang cepat agar masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat,” ujar Meitri dalam keterangan resmi pada Senin (7/9/2026).

Dalam pembahasan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Meitri menyebut Badan Geologi memperoleh alokasi anggaran Rp774,82 miliar untuk Tahun Anggaran 2027. Anggaran tersebut merupakan bagian dari total pagu Kementerian ESDM sebesar Rp27,37 triliun yang telah disetujui Komisi XII DPR RI.

Ia berharap anggaran bagi Badan Geologi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat sejumlah fungsi strategis. Di antaranya pemantauan aktivitas gunung api, modernisasi dan pemeliharaan instrumen, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan bencana, serta penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.

“Yang penting bukan hanya besaran anggaran, tetapi bagaimana dukungan tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas Badan Geologi. Kami ingin melihat peningkatan yang terukur dalam keandalan instrumen, cakupan pemantauan, kualitas data, dan kecepatan penyampaian informasi kebencanaan,” katanya.

Salah satu aktivitas vulkanik yang menjadi perhatian Meitri adalah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang kini berada pada Level III atau Siaga. Berdasarkan catatan Badan Geologi, aktivitas erupsi terjadi pada 4–6 September 2026 dengan sebaran abu vulkanik yang terpantau menuju sejumlah wilayah, seperti Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.

Kondisi tersebut, menurut Meitri, menunjukkan bahwa mitigasi bencana geologi memiliki dimensi lintas wilayah. Dampak aktivitas gunung api tidak selalu terbatas pada wilayah administratif di sekitar sumber erupsi.

Karena itu, ia menilai koordinasi antara Badan Geologi/Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), BNPB, BPBD, BMKG, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya harus terus diperkuat.

“Kita perlu memastikan rantai informasi berjalan dengan baik, mulai dari pemantauan dan analisis ilmiah hingga diterjemahkan menjadi langkah kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi yang kuat menjadi kunci, terutama ketika aktivitas vulkanik berpotensi berdampak lintas wilayah,” kata Meitri.

Politisi PKS tersebut menegaskan bahwa penguatan sistem mitigasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang. Upaya tersebut diperlukan untuk menekan potensi korban jiwa, kerugian ekonomi, maupun dampak sosial yang dapat ditimbulkan bencana geologi.

“Belanja mitigasi bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi untuk membangun ketangguhan masyarakat. Karena itu, kapasitas mitigasi harus dibangun secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya ketika aktivitas vulkanik meningkat,” katanya.