Anggota DPR Dorong Penguatan Cadangan BBM Nasional di Tengah Lonjakan Harga Minyak Dunia

IVOOX.id – Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto mengingatkan pemerintah agar terus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Lonjakan harga minyak dunia yang telah melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 serta keterbatasan cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional dinilai menjadi tantangan yang harus segera diantisipasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Totok dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertamina Patra Niaga di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Mengawali penyampaiannya, Totok mengapresiasi kondisi distribusi BBM di daerah pemilihannya yang berjalan lancar tanpa antrean maupun kendala penyaluran. Namun, ia menilai tantangan sektor energi nasional tidak hanya berkaitan dengan distribusi di tingkat daerah, melainkan juga dipengaruhi perkembangan situasi internasional, terutama konflik geopolitik yang berdampak pada harga minyak dunia.

"Kalau kita amati sekarang dengan keadaan perang Teluk ini, kira-kira harga minyak sekarang sekitar 85 dolar. Artinya ini sudah di atas ketetapan APBN kita yang 70 dolar per barel, targetnya," ujar Totok dalam keterangan resmi yang diterima Ivoox.id Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, selisih antara harga minyak dunia dengan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN berpotensi meningkatkan beban subsidi energi apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu yang lama. Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mengantisipasi dampak terhadap kondisi fiskal negara.

Selain persoalan harga minyak, Totok juga menyoroti pentingnya meningkatkan kapasitas cadangan BBM nasional. Ia mengungkapkan bahwa kemampuan cadangan energi Indonesia memang mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya, namun masih belum mencapai tingkat ideal untuk menghadapi potensi gangguan pasokan akibat gejolak global.

"Ada laporan yang mengatakan kita masih sekarang mampu 29 hari, dari yang biasanya cuma sekitar 21 hari. Artinya kita sudah punya persiapan untuk jaga-jaga apabila ada sesuatu masalah," katanya.

Meski demikian, Totok menilai pemerintah bersama Pertamina masih perlu memperkuat kapasitas penyimpanan BBM agar Indonesia memiliki ketahanan energi yang lebih baik. Dengan cadangan yang memadai, pasokan energi nasional diharapkan tetap terjamin apabila terjadi gangguan distribusi maupun lonjakan harga akibat konflik internasional.

"Ke depan ini Pertamina tentu juga harus punya langkah-langkah untuk mengantisipasi adanya keadaan-keadaan yang seperti ini, sehingga kita akan aman apabila terjadi gejolak apa pun, minimal sebulan, dua bulan, tiga bulan kita akan aman," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, BPH Migas melaporkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi terus diperkuat. Hingga Juni 2026, lembaga tersebut telah memberikan 407 keterangan ahli kepada Kepolisian RI dalam penanganan dugaan tindak pidana di sektor hilir migas. Dari proses tersebut, aparat berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 479.267 liter BBM, yang didominasi solar bersubsidi, dengan estimasi potensi penyelamatan keuangan negara mencapai Rp7,04 miliar.